KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan, proyek infrastruktur adalah proyek strategis yang memerlukan anggaran yang besar. Karena urgensi strategis dan anggaran yang besar inilah, maka proyek-proyek infrastruktur harus akurat, dan memenuhi kelayakan sejak dari perencanaan.

Said mengatakan, pengerjaan proyek proyek infrastruktur juga harus memperhitungkan aspek lamanya waktu pengerjaan.

"Apabila hal itu molor juga berdampak ke banyak hal, seperti peningkatan biaya, rentan untuk digugat pihak lain, termasuk juga tidak segera berfungsinya dari proyek itu untuk kebutuhan masyarakat luas," ujar Said kepada Kontan, Rabu (10/11).

Dia mengatakan, bila dari awal perencanaan sangat tidak layak, tetapi dipaksakan, maka yang terjadi dikemudian hari proyek infrastruktur tersebut bukannya memberi dampak signifikan bagi multiplayer ekonomi, malah menjadi beban keuangan operator, dan pemerintah.

Baca Juga: PUPR targetkan Tol Manado-Bitung tersambung penuh akhir Desember 2021

Said mencontohkan, saat ini yang terjadi atas Bandara Kertajati, di Majalengka dan proyek kereta Bandara Soekarno Hatta. Kedua proyek infrastruktur tersebut patut dipertanyakan akurasi perencanaannya.

"Sehingga saat proyek telah selesai dibangun justru tidak diminati oleh masyarakat, alih alih memberi manfaat ekonomi, keduanya malah menjadi beban operator," ucap Said.

Oleh karena itu, Said berharap dokumen perencanaan proyek infrastruktur sejak awal dibuka ke publik. Hal ini agar partisipasi masyarakat, khususnya para ahli dapat memberikan pembanding yang obyektif atas kelayakan proyek infrastruktur.

"Sehingga tidak adanya pemaksaan atas suatu proyek infrastruktur bila sejak dari awal perencanaan saja sudah tidak layak," tutur Said.

Baca Juga: Tender proyek pipa Cirebon-Semarang segera dibuka, begini rencana Kementerian ESDM

Seperti diketahui, Pemerintah menetapkan suntikan dana dari kas negara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun di tahun ini. Alokasi anggaran tersebut menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2021.

Selain untuk KCJB, KAI juga mendapatkan PMN untuk menyelesaikan proyek infrastruktur seperti LRT Jabodebek untuk kebutuhan cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun. Dengan begitu PMN kepada KAI mencapai Rp 6,9 triliun.

Selain itu, sebelumnya pada tahun 2019 Bappenas mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp 460 triliun.

Namun, paparan Presiden Jokowi dalam Indonesia – Uni Emirat Arab (UEA) Forum, mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) baru membutuhkan anggaran setidaknya mencapai US$ 35 miliar. Adapun jika kurs US$ 1 = Rp 14.330, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 501,5 triliun.

Selanjutnya: Pajak karbon berlaku di 2022, begini tanggapan para pelaku industri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli