KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan tambahan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak ditutup dengan menambah utang. Kenaikan belanja tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, dibandingkan dengan usulan dalam Nota Keuangan 2027, terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar Rp 9,1 triliun. Pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat Rp 9,1 triliun.

Meski terjadi perubahan pada postur tersebut, target defisit APBN 2027 tetap dipertahankan sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: UU APBN 2027 Resmi Diketok, Ini Rincian Postur yang Berubah

"Artinya kita akan memastikan kemampuan maksimal APBN 2027 menjalankan fungsi anggaran tetap memegang prinsip kehati-hatian. APBN kita tetap kredibel, APBN kita tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Said dalam konferensi pers di DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Said menegaskan, bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional harus diikuti dengan tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan negara.

Menurutnya, peningkatan pendapatan tersebut akan bersumber dari dua komponen utama, yakni penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional wajib diikuti dengan tanggung jawab untuk menaikkan target pendapatan negara melalui dua sumber pendapatan negara, yaitu perpajakan dan PNBP," kata Said.

Dengan demikian, kenaikan belanja negara tidak dibebankan kepada pembiayaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga APBN 2027 tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Turun pada APBN 2027, DPR Ungkap Pertimbangannya

Di sisi lain, Said menekankan bahwa setiap program pemerintah yang dibiayai APBN harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat. 

Pengukuran keberhasilan program tidak hanya dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis sains (science-based), tetapi juga melalui kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR juga memberikan afirmasi kepada kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). 

Afirmasi tersebut antara lain diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta pilot project program pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan anggaran Rp 5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News