KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta PT Agrinas Pangan Nusantara mengkaji ulang bahkan membatalkan rencana impor 105.000 mobil niaga dari India. Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan semangat penguatan industri dalam negeri yang tengah didorong pemerintah. Menurut Said, rencana aksi korporasi yang menggunakan dana APBN itu perlu dipertimbangkan secara matang. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM) yang bertujuan memperkuat perekonomian domestik, khususnya di pedesaan.
"MBG dan KDPM diharapkan mendorong tingkat permintaan bahan-bahan pangan yang bisa dipenuhi dari desa. Agar peningkatan permintaan bisa dipenuhi, dari sisi hulu, tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dengan demikian, sirkulasi perekonomian di desa tumbuh, dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga: Bos Agrinas: Tidak Ada Arahan Khusus Terkait Pengadaan 105.000 Pikap Said menilai arsitektur besar perekonomian tersebut seharusnya dipahami secara utuh oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk BUMN. Rencana impor mobil niaga dalam jumlah besar dinilai tidak sejalan dengan upaya memperkuat rantai pasok dan industri nasional. Ia mengungkapkan, sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor ini diharapkan menjadi motor pengembangan hilirisasi sumber daya alam sekaligus menyerap tenaga kerja terdidik. Saat ini, lebih dari satu juta sarjana tercatat menganggur. Said juga menyinggung hasil kajian Celios yang dimuat sejumlah media. Berdasarkan perhitungan tersebut, rencana impor 105.000 mobil niaga berpotensi menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat sekitar Rp 39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif Rp 17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp 240 miliar. Ia mempertanyakan apakah PT Agrinas telah berkomunikasi dengan pabrikan dalam negeri maupun asosiasi seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Pasalnya, jumlah 105.000 unit hampir setara dengan total produksi mobil niaga sepanjang 2025. "Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri. Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya," katanya.
Baca Juga: Agrinas Pangan Nusantara Siap Beli 160.000 Truk dan 160.000 Motor Selain itu, Said mengingatkan bahwa pembelian mobil tersebut bersifat multiyears dan menggunakan APBN di tengah ruang fiskal yang terbatas. Setiap belanja negara, tegasnya, harus diperhitungkan manfaat ekonominya secara menyeluruh, termasuk aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel. "Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tegas Said. Selain itu, kata Said, pertimbangan efisiensi harga saja tidak cukup. Harus dilihat juga apakah kebijakan tersebut memberi dampak penguatan industri dalam negeri atau tidak. Ia menilai keputusan memilih impor justru menunjukkan sikap abai terhadap penguatan industri nasional. Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industrinya tumbuh lebih ekspansif. Oleh karena itu, Said menegaskan langkah tersebut sebaiknya tidak sekadar dikaji ulang, melainkan dibatalkan.
"Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
