KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 17,7 triliun pada tahun 2020.

Angka ini turun Rp 100 miliar dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 17,8 triliun. Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai meski PMN turun jangan sampai menurunkan performa pembangunan negara.

Adapun anggaran PMN tahun 2020 akan diberikan kepada delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun ini, yakni kepada tiga BUMN.

Baca Juga: Pemberian PMN sebesar Rp 1 triliun ke BUMN dinilai tidak efektif

Adapun delapan BUMN yang dimaksud antara lain; PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 3,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) senilai Rp 300 miliar, dan PT Geo Dipa Energi (Persero) senilai Rp 700 miliar.

Selanjutnya, PT PNM sebesar Rp 1 triliun, PT PLN (Persero) diberikan modal Rp 5 triliun, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) sebesar Rp 3,8 triliun. Serta, Penguatan Neraca Transaksi Berjalan senilai Rp 1 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pemberian PMN ini ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sektor energi dan konektivitas antar wilayah.

Baca Juga: Pemerintah harus mengkaji lagi apakah PMN kepada LPEI efektif

“Pemerintah juga memberikan PMN untuk mendukung pembiayaan kredit kepemilikan rumah maupun pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” ujar Suahasil dalam Rapat Banggar DPR Ri, Rabu (4/9).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto