JAKARTA. Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon menyebut, rencana pemotongan anggaran Kementerian/KL sebesar Rp 100 triliun bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Karena itu, agar pertumbuhan tidak terkena dampak luas, pos untuk investasi harus dijaga agar tidak terkena pemangkasan.

"Yang harus masuk ke dalam pemangkasan adalah dana bantuan sosial (bansos)," ungkapnya dalam rapat kerja di DPR, Rabu (21/5). Nurdin menilai, sudah menjadi rahasia umum jika realisasi bansos dipenuhi penyelewengan. Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku, belum bisa memastikan bansos sebagai pos yang dikebiri anggarannya. Sebab, Kemenkeu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi pemotongan di masing-masing K/L. Chatib menyebut, dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu akan mengundang sekretariat jenderal dari seluruh K/L.

Pertemuan tersebut akan membahas besaran pos yang dipotong agar target pemangkasan Rp 100 triliun bisa tercapai. Namun, Menkeu tidak memungkiri bahwa dana bansos termasuk dalam rencana pemerintah yang anggarannya akan dipangkas. Sebab, kata Chatib, bansos berpotensi diwarnai penyelewengan atas program yang tak jelas.

"Potongan bansos memang sudah dibicarakan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Rp 18,8 triliun dana bansos yang diulas," papar Chatib. Meski demikian, Menkeu menegaskan, pada akhirnya Kemenkeu tidak memiliki kewenangan menentukan pos yang dipotong.

Keputusan sepenuhnya ada di K/L mengingat informasi krusial semisal proyek yang tidak bisa dipotong karena kontrak sudah berjalan, dan sebagainya, seluruhnya diketahui K/L yang bersangkutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan