KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) menyoroti terkait asumsi makro dan indikator kesejahteraan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, tahun depan masih ada tantangan dan risiko yang harus di mitigasi dengan baik. Sebab jika kebijakan fiskal tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap berbagai target asumsi ekonomi makro, dan indikator kesejahteraan yang ditetapkan pada RUU APBN 2024.

Dia membeberkan, terdapat beberapa isu yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

Baca Juga: BUMN Pelaksana Penugasan Tercatat Tambah Utang Baru, Ini Kata Ekonom

Pertama, Indonesia saat ini masih menggunakan angka Puchasing Power Parity (PPP) sebesar US$  1,9 yang mulai diberlakukan sejak 1998.

Bank Dunia di laporannya yang berjudul “Indonesia Poverty Assessment” tertanggal 9 Mei 2023 mengusulkan pembaharuan PPP terbaru untuk negara berpendapatan menengah, yakni sebesar US$ 3,2 per orang per hari atau sekitar Rp 47.502 per saham.

“Ukuran itu naik dari standar PPP untuk kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi acuan, yakni US$ 1,9 per orang per hari atau sekitar Rp 28.969,” tutur Said dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas, Selasa (29/8).

Dengan  asumsi PPP US$  3,2, maka tingkat kemiskinan ekstrim akan melonjak naik dari posisi Maret 2022 yang mencapai 5,59 juta jiwa atau 2,04%. Sehingga, Said menyampaikan target penghapusan kemiskinan ekstrem dipastikan tidak akan tercapai.

Baca Juga: Cara Membuat SKCK Online untuk Daftar CPNS & PPPK, Pendaftaran Dibuka 17 September

Maka dari itu, Said berharap pemerintah segera membuat landasan epistemologis untuk acuan PPP yang akurat dalam membaca situasi ekonomi Indonesia terkini, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, dan sosial, bukan sekedar angka yang hebat di atas kertas.

Kedua, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun depan turun menjadi 14% dari pencapaian tahun lalu mencapai 21,6% dan target tahun ini ke level 17,5%.

Said menyarankan, agenda besar yang harus bisa diciptakan pemerintah adalah mengubah perilaku masyarakat melalui program kerja Kementerian/Keuangan (K/L), dan pemda secara konvergen.

“Kita lihat selama ini pola kerja antar K/L dan pemda masih muncul ego sektoral, sehingga keseluruhan program K/L tidak manampaknya arsitektural kebijakan secara utuh,” ujarnya.

Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas Teh, Kementan Godok Program Peremajaan Kebun Teh Rakyat

Editor: Noverius Laoli