KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan pasar keuangan menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027. 

Hal tersebut dinilai penting mengingat tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi belakangan ini.

Dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, Selasa (9/6), Said mengatakan pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan ekonomi.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Usulkan Penyesuaian Iuran JKN Diawali untuk Peserta PBI, Ini Alasannya

"Ihwal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka diri terhadap kritik dan masukan, karena itu sebagai cermin untuk kita sendiri," ujar Said dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar. 

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan dan mengurangi ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim usaha. 

Ia menilai pemerintah sebaiknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan perlu memperkuat dialog dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis.

"Ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha," katanya.

Kedua, pemerintah perlu mempertahankan kesehatan fiskal. Dalam kesempatan tersebut, Said mengapresiasi usulan pemerintah yang menargetkan defisit RAPBN 2027 berada pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, target tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pasar apabila diikuti dengan realisasi defisit yang tetap terkendali. 

Ia berharap realisasi defisit APBN tahun ini dapat lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan sehingga memperkuat persepsi positif investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.

Baca Juga: Banggar DPR Setujui KEM-PPKF 2027, Pembahasan Dilanjutkan ke Tingkat Panja

Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sejumlah program prioritas pemerintah. Ia menilai program-program strategis perlu didukung kapasitas pelaksana yang memadai, bebas dari konflik kepentingan, memiliki rantai pasok yang kuat, serta lebih fokus pada kelompok sasaran dan wilayah prioritas.

Di sektor pasar modal, Banggar DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperbaiki tata kelola bursa. 

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham, penambahan porsi saham publik (free float), serta evaluasi berkelanjutan terhadap organisasi pengatur mandiri (self-regulatory organization/SRO) di pasar modal.

Said menegaskan bahwa upaya memulihkan kepercayaan pasar sangat penting mengingat Indonesia masih menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar pada 2027 di tengah beban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo.

Pemerintah sendiri memperkirakan yield SBN pada tahun depan berada pada kisaran 6,5% hingga 7,3%. Menurut Said, tingkat imbal hasil yang lebih tinggi memang dapat menarik minat investor, namun pada saat yang sama juga meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung negara.

Oleh karena itu, ia berharap setiap tambahan biaya pembiayaan yang muncul dapat diimbangi dengan belanja negara yang lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dengan demikian, peningkatan utang dan biaya bunga dapat dikompensasi oleh kenaikan pendapatan negara di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News