JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Namun kesepakatan ini belum mencakup jumlah besaran anggaran yang akan dialokasikan. Dalam Rapat Banggar, di Gedung DPR, Kamis, (4/7), Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Adapun 10 arah tersebut antara lain : Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan melalui penjagaan pendapatan riil aparatur pemerintah dan pensiunannya, melanjutkan program reformasi birolrasi dan pengendalian belanja barang. "Terutama untuk operasional dan perjalanan dinas,"ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. Kedua, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Caranya dengan meningkatkan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi 4 kluster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3EI, memacu belanja modal terutama transportasi publik. D. Mendukung program ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan kedaulatan pangan, serta pengadaan rumah. "Terakhir menyangkut kedaulatan pangan ini kita respon dari masukan Pak Dolfie," ujar Askolani. Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi dengan rakyat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian minimum essential forces (MEF). Keempat, menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Kelima, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui dukungan konvervasi lingkungan, dan memitigasi potensi bencana. "Termasuk pengembangan ekonomi hijau," kata Askolani. Keenam, melaksanakan pendidikan berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat. Ketujuh, mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kedelapan, mengantisipasi risiko perlambatan pemulihan perekonomian global. Kesembilan, mendukung pelaksanaan dan keamanan pemilu 2014 yang lancar dan demokratis untuk menjaga stabilitas nasional. Kesepuluh, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan. Paparan Askolani tak mendapat respon penolakan berarti. Hingga akhirnya Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey mengetok palu tanda persetujuan. Saat ditemui seusai rapat, Askolani mengakui agenda rapat Banggar hari ini hanya menyepakati kebijakan, belum menyepakati angka apapun terkait anggaran. "Sebab sampai sekarang kan pemerintah masih harus mendesain anggaran. Angka-angka itu baru muncul nanti dalam pembacaan nota keuangan dalam Pidato Presiden 16 Agustus nanti," pungkasnya.
Banggar sepakati arah dan kebijakan RAPBN 2014
JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Namun kesepakatan ini belum mencakup jumlah besaran anggaran yang akan dialokasikan. Dalam Rapat Banggar, di Gedung DPR, Kamis, (4/7), Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat menyepakati 10 arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014. Adapun 10 arah tersebut antara lain : Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan melalui penjagaan pendapatan riil aparatur pemerintah dan pensiunannya, melanjutkan program reformasi birolrasi dan pengendalian belanja barang. "Terutama untuk operasional dan perjalanan dinas,"ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. Kedua, mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Caranya dengan meningkatkan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat program perlindungan sosial dan sinergi 4 kluster penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung MP3EI, memacu belanja modal terutama transportasi publik. D. Mendukung program ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan kedaulatan pangan, serta pengadaan rumah. "Terakhir menyangkut kedaulatan pangan ini kita respon dari masukan Pak Dolfie," ujar Askolani. Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi dengan rakyat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian minimum essential forces (MEF). Keempat, menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Kelima, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui dukungan konvervasi lingkungan, dan memitigasi potensi bencana. "Termasuk pengembangan ekonomi hijau," kata Askolani. Keenam, melaksanakan pendidikan berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat. Ketujuh, mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kedelapan, mengantisipasi risiko perlambatan pemulihan perekonomian global. Kesembilan, mendukung pelaksanaan dan keamanan pemilu 2014 yang lancar dan demokratis untuk menjaga stabilitas nasional. Kesepuluh, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan. Paparan Askolani tak mendapat respon penolakan berarti. Hingga akhirnya Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey mengetok palu tanda persetujuan. Saat ditemui seusai rapat, Askolani mengakui agenda rapat Banggar hari ini hanya menyepakati kebijakan, belum menyepakati angka apapun terkait anggaran. "Sebab sampai sekarang kan pemerintah masih harus mendesain anggaran. Angka-angka itu baru muncul nanti dalam pembacaan nota keuangan dalam Pidato Presiden 16 Agustus nanti," pungkasnya.
