JAKARTA. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Keuangan Chatib Basri dicecar pertanyaan terkait naiknya pos subsidi bahan bakar minyak (BBM) sejumlah Rp 75 triliun yang berimbas pada pengajuan pemotongan anggaran 86 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 100 triliun.

"Mobil murah kami tengarai menggunakan BBM bersubsidi," ungkap Chatib di DPR, Rabu (21/5). Chatib menyebutkan, dua bulan lalu, kementeriannya sudah mengirim surat pada Kementerian Perindustrian untuk meminta langkah pencegahan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil murah.

Hingga saat ini, ada beberapa opsi yang diajukan. Di antaranya, penggunaan nozzle dengan warna berbeda. Namun, Wakil Ketua Banggar Yasonna H. Laoly menyebut pemerintah harus cerdik mencari terobosan untuk mengatasi jatuhnya BBM bersubsidi ke tangan yang tak seharusnya.

Selain itu, pemerintah dituntut mengurangi alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk terus bermuara di subsidi BBM. Jika tidak, uang negara akan terus habis tergerus dan tak bersisa untuk pembangunan. Yasonna menilai, salah satu opsi pamungkas adalah membidik kota besar dengan indikator pendapatan per kapita tinggi agar menjadi kota bebas subsidi BBM.

Ini untuk meniadakan gerak-gerik rakyat mencari celah menghindari pembatasan BBM bersubsidi. "Orang Indonesia sangat cerdas mengakali sistem," cemoohnya. Politisi PDI-Perjuangan tersebut menyebut kota besar yang bisa jadi sasaran semisal Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Untuk masyarakat kelas bawah di sejumlah provinsi tersebut, pemerintah disebut harus memikirkan mekanisme pemberian subsidi selain BBM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan