KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 48,02 triliun. Dengan tambahan tersebut, jika ditambah dengan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 1,82 triliun, anggaran Kementerian PKP akan mencapai Rp 49,85 triliun.

“Anggaran untuk tahun 2026 kami mengusulkan sebesar Rp 49,84 triliun, sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp 48 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7).

Ara menyebutkan, kebutuhan anggaran TA 2026 yang sebesar Rp 49,85 triliun ini bakal menghasilkan menghasilkan pembangunan 2.052.822 unit hunian dan penanganan kawasan kumuh sebanyak 225 unit.

KB Bank Umumkan Perubahan Nama Legal Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk

Dia memerinci, mayoritas bakal diperuntukkan kepada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026 yang terbagi di kawasan pesisir 670.030 unit, perkotaan 665.000 unit, perdesaan 665.000 unit. Adapun biayanya mencapai Rp 45,55 triliun.

Baca Juga: DPR RI Setujui Permohonan Tambahan Anggaran Kementerian PU untuk Tahun 2025 dan 2026

Berikutnya, untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 3.047 unit sebesar Rp 1,67 triliun di antaranya lanjutan pembangunan rusun Multi Year Contract (MYC), lanjutan pembangunan kegiatan termasuk IKN, Daerah Otonom Baru (DOB) dan pembangunan rusun Single Year Contract (SYC) baru Prioritas.

Lalu, rumah khusus sebanyak 1.166 unit sebesar Rp 287,81 miliar untuk penanganan pasca bencana dan stock panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) untuk cadangan bencana.

Kemudian, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) rumah umum sebanyak 18.609 unit sebesar Rp 290,82 miliar di kawasan pesisir, perkotaan dan perdesaan.

Selanjutnya, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi, di mana penanganan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 hektare (ha) di 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi sebanyak 30.000 uni dengan kebutuhan anggaran Rp 660 miliar.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Usul Tambah Anggaran Rp 3,63 Triliun untuk Tahun 2026

Berikutnya, dukungan manajemen untuk gaji dan tunjangan kinerja 3.791 pegawai serta operasional seluruh satuan kerja sebesar Rp 1,12 triliun. Untuk Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan (Turbinwas) sebesar Rp 271,52 miliar, serta pembiayaan perumahan sebanyak 500.000 rumah di tahun 2026.

“Usulan Pagu Anggaran TA 2026 Kementerian PKP sebesar Rp 49,85 triliun, mohon kiranya dapat dukungan dan persetujuan Komisi V. Selanjutnya usulan pagu anggaran tersebut akan disampaikan dari Menteri PKP kepada Menteri Keuangan dan Bappenas,” tandas Ara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News