JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 70 triliun untuk membangun 65 bendungan secara nasional hingga 2022 mendatang.

Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Imam Santoso menjelaskan, secara garis besar pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 64,04 triliun. Lalu, pinjaman dari Tiongkok Rp 4,82 triliun untuk Bendungan Jatigede, serta pinjaman dari Korea sebesar Rp1,26 triliun untuk Bendungan Karian.

Imam merinci, 65 bendungan itu terdiri dari 16 bendungan lanjutan dari tahun 2014, dan 49 bendungan baru pada periode 2014-2019.

Menurutnya, untuk membangun bendungan tidak dapat selesai langsung dalam setahun, melainkan butuh waktu tiga sampai empat tahun. Oleh karena itu, dari 65 bendungan yang dibangun, ditargetkan 29 bendungan selesai tahun 2019, dan akan selesai seluruhnya pada 2022.

"Dengan 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat menjadi 19,1 miliar meter kubik dari sebelumnya hanya 12,6 miliar meter kubik, yang berasal dari 230 bendungan yang ada saat ini," papar Imam.

Ia berharap, penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi. Saat ini dari 7,1 juta hektare (ha) sawah, baru 760.000 ha sawah atau 10,5% yang irigasinya bersumber dari air bendungan. Sisanya, masih berasal dari air nonbendungan seperti tadah hujan maupun bendung saja.

Nantinya, dengan 65 bendungan, luasan sawah yang mendapat air bisa bertambah 173.000 ha atau secara total menjadi 933.000 ha atau 13,5% yang bersumber dari air bendungan.

"Dengan sumber air dari bendungan, maka kebutuhan air pertanian diharapkan bisa terpenuhi sepanjang tahun sehingga program ketahanan air dan kedaulatan pangan segera terwujud," katanya. (Edy Sujatmiko)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini