KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan tanpa harus mengulang kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.

Langkah ini ditempuh dengan membangun ekosistem perpajakan yang sehat, salah satunya melalui kerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Untung Supardi, mengatakan sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penilaian properti yang profesional dan akuntabel.

KB Bank Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatera

Ia berharap sinergi antara DJP dan profesi penilai dapat memperkuat kepatuhan tanpa harus mengandalkan kebijakan luar biasa seperti tax amnesty.

Baca Juga: IKPI: Jangan Jadikan Tax Amnesty Jilid III Jalan Pintas Penerimaan Negara

"Jika ekosistemnya sehat, insentif semacam itu (tax amnesty) tak lagi diperlukan," ujar Untung dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Untung menambahkan, sinergi dengan penilai properti sangat penting dalam memastikan nilai yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan harga pasar.

"Ini akan membantu kami dalam upaya kami menutup celah antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak," katanya.

Langkah ini diambil menyusul tantangan dalam memastikan pelaporan nilai properti yang sesuai dengan harga pasar.

DJP menilai, sinergi dengan para penilai dapat menjadi kunci dalam memperkecil celah ketidakpatuhan yang berdampak pada penerimaan negara.

Kolaborasi ini sekaligus menjawab dilema yang dihadapi para penilai, yang ingin mendukung agenda perpajakan tanpa menyalahi kode etik profesi.

Baca Juga: Tax Amnesty Terus Berulang, IKPI: Bisa Jadi Preseden Buruk

“Kami ingin mendukung kepatuhan pajak, tapi tetap menjaga integritas,” ujar Sekretaris II MAPPI, Adi Pitra Perdana.

Menanggapi hal itu, Untung menegaskan bahwa fokus pengawasan tetap pada perilaku wajib pajak, bukan pada profesi penilai.

“Penilai harus percaya diri. Nilai yang valid akan meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan publik,” tambahnya.

Untung menyatakan DJP selalu membuka ruang kerja sama dalam bentuk edukasi, termasuk usulan penyelenggaraan webinar nasional untuk menyosialisasikan regulasi penilaian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News