JAKARTA. Setelah merampungkan proyek South Sumatera West Java (SSWJ), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan menggarap proyek pembangunan terminal gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di Cilegon, Banten.

Handi P Santoso, Presiden Direktur PGN mengatakan, saat ini pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina untuk mencari pendanaan.

PGN menghitung,  proyek ini bakal menelan biaya US$ 1,2 miliar atau Rp 11,16 triliun. Hitungan ini mengacu pada pembangunan terminal serupa di China beberapa tahun lalu yang menghabiskan dana US$ 1 miliar. "Jika hitungannya berdasarkan tahun ini, maka biayanya naik 20%," ujar Handi. Investasi naik karena penyewaan alat pembangunan dan harga baja semakin mahal.

Untungnya, saat ini sudah ada empat hingga lima bank internasional yang bersedia menawarkan pinjaman. Namun, Handi menambahkan, tak tertutup kemungkinan PGN akan mengandalkan pinjaman dari Bank BUMN. Yang jelas, 70% hingga 80% proyek itu akan dibiayai melalui pinjaman bank. Sisanya akan dibiayai konsorsium.

Saat ini PGN telah bersepakat dengan PT Total E&P Indonesia dan perusahaan asal Jepang, Intex di Kalimantan Timur untuk memasok 11,75 juta ton LNG ke Cilegon selama 11 tahun.

Nantinya, terminal ini akan mengantisipasi tingginya permintaan gas pada beberapa tahun mendatang. Maklum, permintaan gas tertinggi memang berasal dari Jawa Barat karena banyaknya pusat perindustrian.

Namun, menurut Handi, untuk memulai pendanaan dan pembangunan proyek ini ada  persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni produksi LNG PGN harus mencapai 3 juta ton pertahun. Padahal saat ini, PGN baru memproduksi LNG sebesar 1,5 juta ton saja. "Jika target tiga juta ton itu tak bisa kami penuhi, maka proyek tidak akan dimulai," keluhnya. Ia pun berharap, PGN dapat mencapai target tersebut pada tahun depan. Sehingga pembangunan terminal LNG di Cilegon bisa selesai pada tahun 2012 atau 2013.

Selain itu, PGAS juga baru saja mem-finalisasi kontrak pengiriman gas sebesar 30 juta m3 per hari ke PLN Tanjung Priuk. Kontrak itu memiliki usia selama tiga tahun dan bernilai Rp 1,7 triliun.