KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Suntikan likuiditas besar-besaran dinilai belum mampu mengerek penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada tingginya persepsi risiko serta belum optimalnya transmisi kebijakan ke sektor riil. Berdasarkan data per Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi 0,6% secara tahunan (
year on year/yoy), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang minus 0,5% yoy. Secara rinci, kredit mikro hanya tumbuh tipis 0,004% yoy, sementara kredit usaha kecil dan menengah masing-masing menyusut 1,5% yoy dan 0,4% yoy. Kontraksi ini terutama dipicu oleh penurunan tajam pada kredit modal kerja yang turun 4,9% yoy. Di sisi lain, kredit investasi UMKM masih mampu tumbuh 9,6% yoy, yang mengindikasikan adanya pergeseran kebutuhan pembiayaan di tengah tekanan aktivitas usaha. Sementara itu, kredit korporasi justru melesat dengan pertumbuhan mencapai 13,8% yoy pada periode yang sama.
Baca Juga: Inilah Tarif Listrik April 2026, Cek Harga Token PLN dan Hitungan kWh Rp 100.000 Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman membeberkan, kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama terletak pada tingginya risiko dan distorsi insentif dalam penyaluran kredit. Ia menjelaskan, meskipun likuiditas melimpah, perbankan tetap cenderung menahan ekspansi ke segmen UMKM karena profil risikonya dinilai lebih tinggi. Menurutnya, risiko tersebut tercermin dari volatilitas rasio kredit bermasalah (
non-performing loan/NPL), keterbatasan agunan, serta lemahnya kualitas informasi keuangan pelaku UMKM. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, bank secara rasional melakukan pergeseran penyaluran kredit ke sektor yang lebih aman. Ia menyebut fenomena ini sebagai
flight to quality, yakni kecenderungan perbankan mengalihkan pembiayaan ke debitur yang lebih
bankable dan transparan, seperti korporasi besar. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit korporasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan UMKM. “Ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan likuiditas belum efektif karena tidak diikuti dengan skema mitigasi risiko yang memadai,” tutur Yusuf kepada Kontan, Minggu (29/3/2026).
Baca Juga: Lahan Mangkrak BUMN Diusulkan Jadi Rusun untuk Masyarakat Lebih lanjut, Rizal menilai kontraksi kredit modal kerja UMKM juga mencerminkan tekanan dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, pelaku UMKM menghadapi perlambatan perputaran kas seiring daya beli yang belum sepenuhnya pulih, sehingga kebutuhan pembiayaan jangka pendek ikut menurun. Sementara dari sisi penawaran, perbankan memperketat penyaluran kredit melalui peningkatan persyaratan agunan serta proses penilaian kelayakan yang lebih ketat. Kondisi ini membuat akses pembiayaan bagi UMKM semakin terbatas. Di sisi lain, masih tumbuhnya kredit investasi sebesar 9,6% yoy menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada prospek jangka panjang usaha, melainkan tekanan pada arus kas operasional jangka pendek.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Jepang, Kunjungan Resmi Perdana Sebagai Presiden RI Rizal juga melihat pelaku UMKM saat ini cenderung mengambil sikap
wait and see. Dalam kondisi ketidakpastian pasar dan tingginya biaya kredit efektif, banyak pelaku usaha menahan diri untuk tidak mengambil pinjaman baru. Menurutnya, dengan margin usaha yang tertekan dan permintaan yang belum stabil, ekspansi berbasis utang menjadi kurang menarik secara ekonomi. Hal ini memperkuat indikasi bahwa lemahnya penyerapan kredit UMKM tidak hanya disebabkan oleh faktor perbankan, tetapi juga ekspektasi pelaku usaha yang masih konservatif. Karena itu, ia menekankan bahwa solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan menambah likuiditas. Pemerintah perlu menghadirkan intervensi yang mampu menurunkan risiko sekaligus memperbaiki ekspektasi pelaku usaha.
Ia menyarankan penguatan skema penjaminan kredit berbasis portofolio untuk menekan risiko di sisi perbankan, serta perluasan subsidi bunga yang lebih tepat sasaran guna menurunkan biaya kredit bagi UMKM. Selain itu, pengembangan pembiayaan berbasis rantai pasok (
supply chain financing) dan pemanfaatan data alternatif untuk penilaian kredit dinilai penting untuk meningkatkan akses pembiayaan. Tak kalah penting, stimulus fiskal yang langsung mendorong permintaan terhadap produk UMKM juga diperlukan agar aktivitas usaha kembali bergairah. “Tanpa perbaikan fundamental pada sisi risiko dan permintaan ini, injeksi likuiditas dalam jumlah besar sekalipun akan tetap sulit diterjemahkan menjadi peningkatan kredit UMKM yang berkelanjutan,” tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
