KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk mengatakan, dengan adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dapat dipastikan transaksi non-tunai akan naik secara berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas bank secara industri.

Pasalnya, Direktur BTN Adi Setianto mengatakan saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran. Lebih lanjut Adi menilai, berdasarkan data yang dihimpun BTN saat ini, 85% transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai.

Padahal, 36% masyarakat saat ini sudah memiliki rekening di bank, tapi transaksi non-tunai masih di kisaran 10%. “Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat nontunai,” jelas Adi di Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem.

Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai. “Model transaksi non-tunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkap dia.

Lebih lanjut Adi mengungkapkan, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari hacker yang memiliki tujuan jahat. Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian dari hacker.

“Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran non tunai dari non-bank? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia,” katanya.

Selain itu, kesuksesan sistem cashless payments juga turut dipengaruhi oleh peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Kondisi saat ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program smart city dimulai dari pembayaran pajak via online hingga pemanfaatan prepaid card untuk pembayaran jasa transportasi umum. Adi menilai, untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sosialisasi dan penggunaan sistem cashless payments sudah sewajarnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa agar mendorong perkembangan ekonomi di kawasan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia