KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk melibatkan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program Koperasi Desa Merah Putih telah menjadi sorotan.

Di mana, Koperasi Desa Merah Putih ini akan menyasar 70.000 koperasi dengan kebutuhan dana yang bisa mencapai Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per koperasi.

Memang, pelibatan bank-bank pelat merah dalam program tersebut masih menjadi opsi. Namun, beberapa pengamat dan analis pun berpandangan perlunya pengawasan yang ketat dan implementasi yang jika memang bank BUMN harus dilibatkan.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Baca Juga: Likuiditas Bank-Bank BUMN Jadi Sorotan Saat Dibebani Program Pemerintah

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemberian pembiayaan awal untuk setiap koperasi desa yang akan diberikan oleh bank BUMN tetap harus memperhatikan asas pemberian kredit yang sehat. Tujuannya, risiko bagi bank Himbara dapat dikelola dengan baik.

Bahkan, Josua bilang alangkah lebih baik jika rencana pembiayaan ke desa-desa tersebut menggunakan BUMDes yang sudah ada. Alasannya, BUMDes memiliki rekam jejak dan kinerja keuangan yang baik sehingga memang layak untuk dibiayai.

“Apabila hal tersebut terlaksana, maka kami menilai profitabilitas dan daya saing bank BUMN akan tetap terjaga, dan bahkan akan meningkatkan penetrasi bank-bank himbara ke level pedesaan,” ujar Josua, Senin (10/3).

Sementara itu, Ekonom Perbankan dari Binus University Dody Arifianto mengungkapkan bahwa bagi bankir-bankir bank BUMN memang tak bisa menolak penugasan tersebut. Namun, perlu disadari bahwa saat ini industri perbankan sedang tidak baik-baik saja jika menilik kondisi likuiditas maupun kualitas.

Baca Juga: Prospek Bisnis Bank BUMN Setelah Berpindah Pengelolaan di Bawah BPI Danantara

Di sisi lain, ia menyoroti program-program Presiden Prabowo Subianto terlalu populis, seperti program Koperasi Desa Merah Putih ini. Sebab, program tersebut tidak memiliki nilai komersial bagi industri perbankan.

“Bagi bankir-bankir BUMN itu bagaimana bisa tolak perintah dari bos, yang ada bakal diganti. Padahal kalau bicara dengan investor itu pertimbangannya selalu komersial,” ujar Dody, belum lama ini.