JAKARTA. Dalam rangka mendorong akselerasi cash less society di Jakarta, Bank DKI mengembangkan penggunaan absensi elektronik lingkungan rumah susun di DKI Jakarta. Absensi elektronik digunakan sebagai media otentifikasi atau pengecekan dan absensi penghuni rusun secara berkala sesuai dengan ketentuan dari Dinas Perumahan. Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi mengatakan, program absensi elektronik di rumah susun sudah mulai diimplementasikan sejak Agustus 2016. Hingga saat ini penghuni rumah susun yang sudah melakukan registrasi absensi elektronik mencapai 9.459 penghuni atau 70% dari total 13.731 jumlah penghuni rumah susun yang sudah memiliki kartu Jakarta One (Kartu Rusun). Ini dari 23 rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk menyempurnakan program tersebut, Kresno mengimbau kepada penghuni rusun yang belum melakukan registrasi untuk segera mendaftar karena dengan mengikuti absen elektronik, penghuni rusun memiliki akses untuk berbagai kebijakan publik dan layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bank DKI kembangkan absensi elektronik rusun
JAKARTA. Dalam rangka mendorong akselerasi cash less society di Jakarta, Bank DKI mengembangkan penggunaan absensi elektronik lingkungan rumah susun di DKI Jakarta. Absensi elektronik digunakan sebagai media otentifikasi atau pengecekan dan absensi penghuni rusun secara berkala sesuai dengan ketentuan dari Dinas Perumahan. Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi mengatakan, program absensi elektronik di rumah susun sudah mulai diimplementasikan sejak Agustus 2016. Hingga saat ini penghuni rumah susun yang sudah melakukan registrasi absensi elektronik mencapai 9.459 penghuni atau 70% dari total 13.731 jumlah penghuni rumah susun yang sudah memiliki kartu Jakarta One (Kartu Rusun). Ini dari 23 rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk menyempurnakan program tersebut, Kresno mengimbau kepada penghuni rusun yang belum melakukan registrasi untuk segera mendaftar karena dengan mengikuti absen elektronik, penghuni rusun memiliki akses untuk berbagai kebijakan publik dan layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.