KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok skema pembiayaan perumahan dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah. Adapun, nantinya skema permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) tersebut akan dilakukan melalui Bank DKI selaku bank milik Pemprov DKI. Direktur Keuangan Bank DKI Sigit Prastowo menilai, pihaknya tentu sudah siap dengan seluruh program yang bakal dijalankan oleh pemegang saham dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta. Adapun, meski belum final nantinya pembiayaan rumah yang khusus diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta ini menurut Sigit bakal memakai skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Kami akan menggunakan skema FLPP karena kami juga sudah terdaftar sebagai anggota FLPP untuk memberikan skema ini," tuturnya kepada Kontan.co.id, Senin (22/1). Sigit juga beranggapan bahwa sebenarnya Bank Indonesia (BI) mengizinkan niat Pemprov DKI untuk memberikan DP 0 rupiah ini. Lantaran, di dalam peraturannya BI menyebut bahwa DP boleh berada di bawah ketentuan selama hal tersebut merupakan program pemerintah pusat maupun daerah. Sementara mengenai potensi pembentukan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) lewat pembiayaan program ini, Sigit yakin hal tersebut tidak akan menjadi perseroan. Pasalnya, Bank DKI sebagai pemberi kredit tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam assessment atau permohonan kredit. "Call-nya (keputusan pemberian kredit) itu tetap di kita, dan tetap ada proses yang normal," tambahnya. Di sisi lain, Bank DKI juga sebelumnya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pengawas perbankan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan BI terkait program tersebut. Menurut Sigit, OJK dan BI telah memberikan pesan kepada pihaknya untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, meski program ini merupakan program pemerintah. Lagipula, untuk di tahun 2018 Sigit menyebut program DP 0 rupiah masih belum final, lantaran bangunan yang kelak akan menjadi rumah bagi warga DKI masih dalam proses pembangunan serta pihak Pemprov DKI dan Bank DKI sampai saat ini masih secara intens melakukan perbincangan terkait skema pembiayaan. "Kami sedang buat skema supaya program ini tetap dari segala sisi itu aman," imbuhnya. Sekadar informasi saja, dalam 2,5 tahun terakhir ini Bank DKI tengah fokus dalam perbaikan kualitas kredit. Belum lagi, di tahun 2018 ini pihaknya mematok NPL akan berada di kisaran 3% setelah sebelumnya di tahun 2017 NPL berhasil ditekan di level 4%. "Kami yakin program ini tidak akan mengganggu kualitas kredit Bank DKI," ungkapnya. Sebagai gambaran saja, berdasarkan laporan keuangan Bank DKI sampai dengan November 2017 tercatat realisasi kredit telah mencapai Rp 21,59 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 5,7% dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 20,42 triliun.
Bank DKI klaim program DP 0 rupiah tidak sebabkan kredit macet, kok bisa?
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok skema pembiayaan perumahan dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah. Adapun, nantinya skema permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) tersebut akan dilakukan melalui Bank DKI selaku bank milik Pemprov DKI. Direktur Keuangan Bank DKI Sigit Prastowo menilai, pihaknya tentu sudah siap dengan seluruh program yang bakal dijalankan oleh pemegang saham dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta. Adapun, meski belum final nantinya pembiayaan rumah yang khusus diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta ini menurut Sigit bakal memakai skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Kami akan menggunakan skema FLPP karena kami juga sudah terdaftar sebagai anggota FLPP untuk memberikan skema ini," tuturnya kepada Kontan.co.id, Senin (22/1). Sigit juga beranggapan bahwa sebenarnya Bank Indonesia (BI) mengizinkan niat Pemprov DKI untuk memberikan DP 0 rupiah ini. Lantaran, di dalam peraturannya BI menyebut bahwa DP boleh berada di bawah ketentuan selama hal tersebut merupakan program pemerintah pusat maupun daerah. Sementara mengenai potensi pembentukan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) lewat pembiayaan program ini, Sigit yakin hal tersebut tidak akan menjadi perseroan. Pasalnya, Bank DKI sebagai pemberi kredit tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam assessment atau permohonan kredit. "Call-nya (keputusan pemberian kredit) itu tetap di kita, dan tetap ada proses yang normal," tambahnya. Di sisi lain, Bank DKI juga sebelumnya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pengawas perbankan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan BI terkait program tersebut. Menurut Sigit, OJK dan BI telah memberikan pesan kepada pihaknya untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, meski program ini merupakan program pemerintah. Lagipula, untuk di tahun 2018 Sigit menyebut program DP 0 rupiah masih belum final, lantaran bangunan yang kelak akan menjadi rumah bagi warga DKI masih dalam proses pembangunan serta pihak Pemprov DKI dan Bank DKI sampai saat ini masih secara intens melakukan perbincangan terkait skema pembiayaan. "Kami sedang buat skema supaya program ini tetap dari segala sisi itu aman," imbuhnya. Sekadar informasi saja, dalam 2,5 tahun terakhir ini Bank DKI tengah fokus dalam perbaikan kualitas kredit. Belum lagi, di tahun 2018 ini pihaknya mematok NPL akan berada di kisaran 3% setelah sebelumnya di tahun 2017 NPL berhasil ditekan di level 4%. "Kami yakin program ini tidak akan mengganggu kualitas kredit Bank DKI," ungkapnya. Sebagai gambaran saja, berdasarkan laporan keuangan Bank DKI sampai dengan November 2017 tercatat realisasi kredit telah mencapai Rp 21,59 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 5,7% dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 20,42 triliun.
