KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) mengatakan pihaknya telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi membeberkan pihaknya memutuskan untuk mengganti jajaran komisaris perseroan.

Salah satunya adalah Ilya Avianti yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank DKI. Asal tahu saja, sebelumnya Ilya Avianti menjabat sebagai Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Komisaris diganti karena term (masa berlakunya) habis. Untuk Direksi itu termnya empat tahun dan untuk Komisaris tiga tahun. Tapi tidak mengurangi hak pemegang saham bila sewaktu-waktu memberhentikan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/6).

Lebih lanjut, Kresno mengatakan selain Ilya beberapa nama juga diangkat oleh Perseroan menjadi jajaran Komisaris. Antara lain Mantan Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank Basuki Setyadjid sebagai komisaris dan Lukman Hakim sebagai Komisaris Independen.

"RUPS kami memang boleh dilakukan secara sekuler. Karena pemegang saham Bank DKI hanya dua, Pemerintah Provisi DKI (99,7%) dan Pasar Jaya (0,3%)," sambungnya.

Menurut penjelasannya, ketiga komisaris Bank DKI yang baru ini akan efektif menjabat setelah dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan di OJK. Rencananya, awal pekan depan pihak Bank DKI bakal mengurus proses perizinan kepada pihak regulator.

Perihal pengangkatan Komisaris tersebut, Pemerintah DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno pun turut memberhentikan tiga pejabat dari posisi komisaris, yakni Honggo Widjojo Kangmasto, Ahdi Jumhari Luddin, dan Heru Budi Hartono.

Bank DKI berharap, dengan diangkatnya Ilya sebagai Komisaris Utama dapat mempermulus rencana perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO).

Sebelumnya, Bank DKI berencana untuk melangsungkan rencana tersebut pada tahun 2018. Namun, dikarenakan kondisi ekonomi terutama di pasar modal belum stabil pihaknya kemungkinan besar mengundur rencana tersebut.

"Mungkin harapannya (pengangkatan Ilya) itu memudahkan IPO, karena kan beliau dari OJK jadi wawasannya lebih luas," tuturnya.

Adapun sampai saat ini, pihaknya sudah melakukan proses informal terkait rencana IPO antara lain melangsungkan sosialisasi dan mengundang pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) ke bagian legislatif. "Kami butuh approval dari Pemprov, termasuk dari Lembaga Legislatif (DPRD). Ini proses yang perlu dilalui, kalau besarnya tergantung persetujuan mereka (pemegang saham)," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat