KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada Jumat (20/3) lalu, menyetujui pinjaman sebesar US$ 300 juta untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan reformasi sektor keuangan.

Pinjaman tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangan resmi, Senin (23/3), Bank Dunia menyoroti separuh dari populasi dewasa Indonesia yang tidak memiliki akses ke rekening bank sehingga sangat terbatas untuk melakukan investasi atau melakukan perlindungan diri dari guncangan finansial maupun nonfinansial.

Baca Juga: Ada ancaman virus corona, sejumlah bank akan revisi target kredit tahun ini

Terbatasnya layanan keuangan dan kurangnya insentif untuk tabungan jangka panjang dinilai dapat menciptakan risiko lebih lanjut bagi masyarakat dan membatasi peluang investasi di sektor-sektor penting seperti infrastruktur. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan di Indonesia menjadi sangat penting.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebut, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan langkah-langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan, khususnya pengawasan keuangan dan manajemen krisis.

"Percepatan reformasi lebih lanjut yang mempromosikan efisiensi dan inklusi tanpa mengabaikan stabilitas sekarang diperlukan untuk membiayai kesenjangan infrastruktur dan memperluas peluang ekonomi bagi individu dan perusahaan di Indonesia,” tutur Luky dalam keterangan tersebut.

Pinjaman untuk kebijakan pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran untuk agenda reformasi Indonesia pada tiga area utama.

Pertama, memperluas keterjangkauan sektor keuangan di Indonesia, serta memperluas produk pasar keuangan dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

“Ini akan meningkatkan ketersediaan pendanaan dan akses terhadap peluang keuangan baik bagi individu maupun perusahaan,” tutur Bank Dunia.

Editor: Yudho Winarto