KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Negara-negara berkembang dinilai semakin agresif dalam menerapkan kebijakan industri dibandingkan negara maju. Namun, pendekatan yang digunakan masih terlalu bergantung pada instrumen kasar seperti tarif dan subsidi, yang dinilai kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru World Bank yang dirilis pada Selasa (17/3/2026). Lembaga tersebut memperingatkan bahwa meskipun kebijakan industri menjadi alat penting bagi pemerintah, implementasinya sering kali tidak tepat sasaran. Ekonom Utama Bank Dunia, Indermit Gill, dalam pengantar laporan menyatakan bahwa pemerintah telah lama menggunakan kebijakan industri untuk membentuk struktur produksi, alih-alih sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.
Negara Berkembang Lebih Agresif
Laporan tersebut menemukan bahwa negara berkembang menerapkan kebijakan industri secara lebih intensif dibandingkan negara berpendapatan tinggi. Negara berpendapatan rendah, rata-rata, menargetkan hingga 13 sektor industri untuk dikembangkan—lebih dari dua kali lipat dibandingkan negara maju. Temuan ini disusun oleh para penulis laporan, Ana Margarida Fernandes dan Tristan Reed.Ketegangan Perdagangan Global Meningkat
Rilis laporan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan China semakin aktif menggunakan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri strategis. Kondisi ini memicu perdebatan global mengenai cara terbaik untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan mendorong pembangunan ekonomi. Laporan ini juga menandai perubahan sikap Bank Dunia dibandingkan sekitar 30 tahun lalu, ketika lembaga tersebut menilai kebijakan industri sebagai “kegagalan yang mahal.” “Nasihat tersebut sudah tidak relevan—nilainya kini seperti disket,” ujar Gill.Masalah Implementasi
Meski demikian, Gill menegaskan bahwa kebijakan industri tetap dapat menjadi alat yang efektif jika diterapkan dengan tepat. Permasalahan utama terletak pada implementasi yang cenderung menggunakan pendekatan umum dan tidak presisi. “Pemerintah biasanya memilih instrumen kasar seperti tarif luas dan subsidi, dibandingkan pendekatan yang lebih terarah seperti pembangunan kawasan industri dan program peningkatan keterampilan,” jelasnya. Laporan mencatat bahwa negara berpendapatan rendah menerapkan tarif impor rata-rata tertinggi, yakni sekitar 12%, dibandingkan hanya 5% di negara maju. Padahal, kebijakan tarif membutuhkan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang kuat—sesuatu yang sering kali terbatas di negara miskin. Baca Juga: Imbas Konflik Timur Tengah, Harga BBM di Singapura Cetak Rekor TertinggiPerlu Pendekatan Lebih Presisi
- Rumania yang mengembangkan industri perangkat lunak melalui insentif pajak penggajian
- Brasil yang berinvestasi dalam riset pertanian sesuai kebutuhan lokal hingga menjadi kekuatan agrikultur global
- Korea Selatan yang pada 1970-an fokus pada industri berat dan kimia, berkontribusi pada pertumbuhan PDB jangka panjang