JAKARTA. Ini menjadi sentilan serius Bank Dunia (World Bank) ke Pemerintah Indonesia. Bank Dunia minta pemerintah mereformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bank Dunia menyebut, Pemerintah Indonesia tak seharusnya menempatkan BUMN bersaing langsung dengan swasta. Pemerintah harus mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan, khususnya infrastruktur.

Dengan begitu, perusahaan negara dan korporasi swasta bisa berkompetisi sehat. "Dampaknya, pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia bisa lebih efisien," tandas Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim (25/7).

Oleh karena itu, Kim usul agar Indonesia mengubah insentif yang diberikan ke BUMN. Indonesia tak semestinya melihat BUMN hanya dari besaran pendapatan.

Ini akan mendorong BUMN mengejar keuntungan dengan menyasar proyek-proyek yang harusnya jadi bagian swasta. "Ini membatasi swasta masuk ke infrastruktur. Mereka tak bisa bersaing dengan BUMN karena BUMN memiliki toleransi risiko tinggi karena ada pemerintah," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan pendanaan besar. Jika ada kompetisi sehat, pendanaan bisa lebih efisien. Bila pemerintah hanya mendukung BUMN, pendanaan infrastruktur menjadi tak efisien.

Kim mencontohkan, BUMN kini masuk ke sektor logistik, kargo, hotel, properti dan tol. Padahal bisnis ini butuh keterlibatan swasta. Masuknya BUMN ke bisnis ini membuat kompetisi tak sehat. Efeknya, swasta enggan masuk.

BUMN seharusnya bisa bekerjasama dengan swasta dalam mengerjakan proyek. Dengan begitu, mereka bisa mencari pendanaan bersama lewat sekuritisasi untuk proyek infrastruktur. Cara ini akan lebih efisien.

Hanya kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah memberi ruang seimbang bagi BUMN dan swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur Tanah Air. "Presiden Jokowi bahkan sudah menyampaikan ke Kementerian BUMN dan kementerian lain agar bisa memberikan ruang seluas-luasnya ke swasta," katanya, Selasa (25/7).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, untuk memberikan ruang ke swasta, pihaknya sudah menerbitkan aturan larangan BUMN ambil proyek di bawah Rp 50 miliar. "Agar swasta bisa masuk," katanya.

Pengamat BUMN Said Didu bilang, banyak proyek infrastruktur yang dibuka ke swasta. Misal proyek pelabuhan, telekomunikasi, dan bandara. Namun swasta enggan masuk karena kebijakan pemerintah inkonsisten dan tidak memberi kenyamanan bagi investor.

Kebijakan pemerintah acap berubah tiap presiden ganti. "Blok Masela yang sudah kontrak bisa diubah. Freeport tak jelas. Itu jadi ketakutan swasta," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini