KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia pada 2024 tergolong miskin, bila dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas.

Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar US$ 6,85 per hari atau sekitar Rp 115.000 per hari dengan asumsi kuras Rp 16.780 per dolar AS.

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, dari data Bank Dunia ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa memenuhi standar hidup layak sesuai standar internasional, terlebih dengan kondisi Indonesia saat ini yang sudah masuk negara upper middle income country atau negara berpendapatan menengah ke atas yang ditetapkan pada 2023.

Persaingan Pasar Ketat, Kinerja Keuangan BELI Masih Solid

Baca Juga: Bank Dunia: 60% Masyarakat Indonesia Masuk Kategori Miskin, Tertinggi ke 2 di ASEAN

“Kenapa jumlah penduduk miskin masih banyak? ini terkait standar garis kemiskinan, BPS menggunakan standar kemiskinan dengan pendapatan sekitar Rp 500. 000 sampai RP 600.000 per bulan atau Rp 18.000 sampai Rp 20.000 ribu perhari dan ini jauh lebih rendah dari standar Bank Dunia,” tutur Badiul kepada Kontan, Selasa (29/4).

Ia menilai, angka kemiskinan masih banyak di Indonesia lantaran banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan upah dan produktivitas rendah, tanpa ada perlindungan sosial.

Selain itu, akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak masih timpang, terutama di daerah terpencil.

Adapun Badiul juga menilai, kondisi Inflasi juga berkontribusi pada angka kemiskinan, terutama sektor pangan, transportasi dan energi.

Ditambah stimulus bantuan sosial seperti BLT, PKH, bansos, dan lainnya dinilai tidak sepenuhnya tepat sasaran dan belum menjangkau kelompok rentan.

Baca Juga: Bank Dunia Sebut Tingkat Ketidakpatuhan Pajak di Indonesia Tinggi, Ini Kata Pengamat

Lebih lanjut, Ia menambahkan, untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah perlu melakukan peningkatan kesempatan dan kualitas produktivitas lapangan kerja, mendorong sektor riil UMKM, pertanian, manufaktur, padat karya menyerap tenaga kerja dengan upah layak.

Selain itu, pemerintah juga harus menyempurnakan sistem bantuan sosial agar lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan tidak bersifat sementara, tetapi mampu membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan jangka panjang.

“Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan subsidi pangan, energi, pendidikan tepat sasaran bagi masyarakat rentan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News