KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar pada pekan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor perbankan.

Sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN menurutnya akan terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, serta penguatan kinerja perbankan.

"Seperti kita ketahui, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis (27/3).

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

Baca Juga: Presiden Prabowo Rapat Bersama Bos Bank Anggota Himbara, Bahas Literasi Keuangan

Erick menambahkan bahwa RUPS Himbara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.

"Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar. Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif, Himbara cermin dari pergerakan saham yang menunjukkan tren penguatan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengelola BUMN secara lebih transparan dan akuntabel," jelas Erick.

Baca Juga: Bank Indonesia Berhentikan 3 Pejabat yang Jadi Komisaris Bank Himbara

Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan pentingnya peran wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Himbara dapat dijaga kepentingannya dan sekaligus menjaga transparansi di sektor perbankan.

"Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Namun demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News