KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) sejak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi Bank Devisa dan terdaftar di OJK sebagai PPE-EBUS (Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk) pada tahun 2020, langsung bergerak aktif dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing (valas) seperti forex tod, tom, spot, forward dan swap. 

Sistem dan infrastruktur Bank Ina pun telah siap untuk melakukan transaksi hedging DNDF (Domestic Non Delivery Forward), IRS (Interest Rate Swap) dan CCS (Cross Currency Swap). 

Selain transaksi valas, Bank Ina juga sudah aktif bertransaksi SBN di secondary market sejak akhir tahun 2021, baik melalui professional market maupun secara retail dengan nasabah individu dan korporasi. 

Dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Indonesia, perseroan pun optimis pada akhir tahun 2023, volume transaksi valas yang ada bisa mengalami peningkatan hingga US$ 500 juta, naik sebesar 42% dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Efek Kenaikan Suku Bunga Acuan Mulai Terasa ke Peningkatan Biaya Dana Bank

Sedangkan untuk penjualan SBN Retail dengan nasabah mencapai Rp 400 miliar alias naik 56% dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor pendorong yang membuat manajemen Bank Ina bisa mendapatkan volume transaksi valas tersebut karena didukung oleh ekosistem dari Salim Group. Tidak hanya itu, faktor membaiknya perekonomian dalam negeri juga menjadi penopangnya. 

Direktur Keuangan Bank Ina Kiung Hui Ngo mengungkapkan untuk mendorong agar target tersebut bisa terealisasi di akhir tahun ini Perseroan telah menyiapkan sistem dan infrastruktur yang solid dalam mendukung tingginya volume transaksi valuta asing.

“Saat ini Bank Ina sedang mempersiapkan sistem, infrastruktur, serta SDM untuk mendukung kenaikan volume transaksi valuta asing, ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/5).

Sementara itu, Head of Treasury dan Financial Institutions Bank Ina Albertina Dwita Harliani mengatakan ke depannya Bank Ina akan melakukan kolaborasi dengan Sekuritas atau Lembaga keuangan lainnya agar dapat melakukan penjualan Surat Berharga Negara di Primary Market.

“Saat ini kami sedang dalam tahap penjajakan memilih partner kerjasama untuk menjadi Sub Mitra Distribusi (Sub Selling Agent) yang dapat menjual surat berharga pemerintah di primary market seperti ORI, SR, SBR, ST, selain persiapan sistem dan infrastrukturnya, juga mengajukan perizinannya ke OJK dan BI. Tentunya kami mengharapkan bisa terlaksana di tahun 2023 ini juga”, tambah Dwita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi