KONTAN.CO.ID - Di tengah dinamika global yang sedang bergejolak, ketangguhan fiskal dan moneter menjadi fundamental negara dalam memutar roda perekonomian. Di sisi lain, inflasi yang biasa terjadi selama Ramadan patut dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam kurun waktu dua bulan ini, keduanya datang di saat yang bersamaan, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan agar masyarakat tidak menguras dompet dan simpanan lebih dalam.

Dalam forum diskusi strategis Kontan Share & Learn yang digelar bersama Bank Indonesia (BI) di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (2/3/2026), Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menjelaskan, lanskap global masih diliputi ketidakpastian. Perlambatan ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih, sementara arah kebijakan suku bunga global, termasuk kemungkinan perubahan Federal Funds Rate di Amerika Serikat, masih menjadi perhatian pasar.

Tak hanya kebijakan ekonomi global, tensi geopolitik dan perang yang baru-baru ini terjadi turut menjadi perhatian Bank Indonesia. Aida menilai, kondisi tersebut dapat menambah risiko rambatan terhadap harga komoditas dan pasar keuangan.

Andalan Nasabah, Akselerasi Transaksi Livin’ by Mandiri Perkuat Inklusi Keuangan

Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia memantau tiga saluran utama transmisi gejolak global ke dalam negeri di antaranya harga pangan, pasar keuangan, dan nilai tukar. Stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi jangkar penting dalam menjaga inflasi. Untuk itu, Bank Indonesia berkomitmen memastikan harga tetap terkendali, baik melalui intervensi di pasar spot maupun instrumen derivatif.

“Komitmen Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas. Kami terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar terjaga, termasuk juga memastikan inflasi tetap terkendali,” ujarnya.

Kendati tantangan global membayangi, prospek ekonomi domestik 2026 dinilai tetap terjaga. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Momentum kuartal pertama menjadi krusial karena adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya mendorong konsumsi masyarakat. Belanja pemerintah di awal tahun juga diharapkan menopang permintaan domestik sehingga aktivitas produksi tetap bergulir.

“Pada kuartal pertama ini ada banyak HBKN yang mendorong masyarakat melakukan spending. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan belanja untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik,” jelasnya.

Di tengah momentum tersebut, inflasi menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan angka inflasi tahunan sempat berada di kisaran 4,76%. Namun Aida menekankan, lonjakan itu terutama dipengaruhi oleh komponen administered prices yang pada periode pembanding tahun sebelumnya mengalami deflasi cukup dalam.

Namun, jika dilihat dari inflasi inti yang mencerminkan tekanan permintaan, angka inflasi masih terjaga di sekitar 2,63%. Secara keseluruhan, BI meyakini inflasi akan kembali berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.

Pengalaman historis menunjukkan, tekanan harga biasanya meningkat pada periode menjelang dan sesudah HBKN. Komponen volatile food menjadi penyumbang utama, seiring lonjakan permintaan yang tidak selalu diimbangi pasokan. Aida mengungkapkan, koordinasi kebijakan berperan penting dalam menekan inflasi tersebut. Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, menjalankan strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Di tingkat pusat, sinergi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat, sementara di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Jaringan 46 kantor perwakilan BI ikut memetakan daerah sentra produksi dan wilayah non-sentra untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

Pada awal Februari lalu, Bank Indonesia juga telah membuka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Palembang, sebagai langkah strategis dalam menekan inflasi serta penguatan ekonomi dari hulu ke hilir. Upaya ini tidak hanya bertujuan menahan laju harga, tetapi juga menjaga kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Strategi penguatan selama HBKN

Ke depannya, BI akan mengarahkan kebijakan moneter secara terintegrasi. Kebijakan ini sudah mulai terlihat di awal tahun ini dengan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 150 basis poin menjadi 4,75% pada Februari  2026. Kemudian, BI akan mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk operasi moneter, pendalaman pasar keuangan, maupun menarik aliran modal.

Lebih lanjut, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menambahkan, penguatan sisi pasokan harus berjalan beriringan dengan kebijakan moneter. Menurut dia, inflasi tidak semata persoalan permintaan, tetapi juga struktur produksi dan distribusi. Oleh sebab itu, BI terus mengkaji perbedaan harga antara pasar tradisional dan modern serta mendorong model bisnis yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

“Secara umum dalam arah semakin turun dalam beberapa periode ini. Kita lihat di pra-HBKN, kemudian HBKN, dan pasca HBKN. Jadi biasanya pola musiman ini memang meningkat, tapi harapannya ke depan setelah pola permintaan kembali ke pola normal, inflasi akan turun kembali,” jelas Firman.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menekankan pentingnya eksekusi di lapangan. Ia mencontohkan distribusi cabai dan bawang merah dari sentra produksi ke daerah defisit yang harus memperhatikan preferensi konsumen.

Hingga akhir tahun nanti, Gusti Ketut mengatakan pasokan pangan dalam kondisi aman, sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying.

“Sehubungan dengan stoknya bagus, aman, tentu kami menghimbau masyarakat tidak panic buying. Melaksanakan ibadah dengan nyaman karena pasokannya aman. Kami juga hadir memantau harga agar stabil,” ungkap Gusti.

Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini menjelaskan, agar program belanja pemerintah yang besar, termasuk program berbasis pangan dan koperasi, diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat produksi dalam negeri. Anggaran, menurut dia, seharusnya menjadi pengungkit ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar belanja jangka pendek.

“Kita hanya mengendalikan dari sisi makro, suku bunganya dikendalikan, harus ada supply pendanaan untuk pengadaan, terus kemudian ada bantuan. Memang harus ada kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendukung,” kata Hendri.

Ia melanjutkan, kenaikan harga sangat memaksa masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi non-pangan. Konsumsi barang tahan lama seperti elektronik, perabot rumah tangga, hingga kendaraan akan menurun karena anggaran rumah tangga terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, kenaikan harga dapat menimbulkan fenomena makan tabungan atau makan pinjaman. Fenomena ini tentu akan berdampak bagi ekonomi nasional karena simpanan masyarakat yang terus tergerus hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Masalahnya, konsumsi rumah tangga masih menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menahan inflasi, pemerintah dapat menerapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dengan price control. Dengan intervensi langsung ini, pemerintah Negeri Jiran tidak membolehkan harga pangan seperti mentega, gula, telur, dan ayam mengalami kenaikan harga.

“Jadi memang harus ada kesungguhan. Ada political will tadi untuk ingin menjaga masyarakat tidak harus mengalami harga tinggi pada saat hari besar,” pungkas Hendri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News