KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dengan Kementerian Keuangan sepakat kembali melakukan kebijakan debt switching atau strategi pemerintah menukar Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo dengan seri baru berjangka panjang, pada tahun ini.

Keputusan ini atas kesepakatan Kementerian Keuangan dengan BI, usai melakukan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026, Jumat (20/2/2026).

Pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Pemerintah-BI Siap Lanjutkan Debt Switching, Pasar Diminta Tetap Tenang

“Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025,” mengutip keterangan tertulis BI, Jumat (20/2/2026).

Adapun Kementerian Keuangan dan BI bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).

Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Baca Juga: Debt Switching Dinilai Bisa Redam Risiko Fiscal Cliffs, Dampak ke Pasar Terbatas

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat.

Pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter juga dinilai sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya: Mudik Gratis PUSRI 2026: Jadwal dan Cara Daftar Rute Palembang ke Pulau Jawa

Menarik Dibaca: Promo Paket Bukber Burger King Hematnya Bikin Puasa Tenang, Mulai Rp 32 Ribuan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News