KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negari (ULN) Indonesia mencapai US$ 359,79 miliar per akhir kuartal-III 2018. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, pertumbuhan ULN Indonesia terbilang melambat yaitu hanya 4,2% yoy. Namun, untuk pertama kalinya di sepanjang tahun ini, ULN swasta secara nominal menyalip posisi ULN pemerintah.

ULN swasta mengalami peningkatan sepanjang kuartal ketiga menjadi US$ 180,63 miliar. Pertumbuhan ULN swasta melaju 6,7% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan di kuartal sebelumnya yang hanya 5,8% yoy.

Sementara, ULN milik pemerintah dan bank sentral per September 2018 tercatat sebesar US$ 179,17 miliar. Sebesar US$ 176,13 miliar di antaranya merupakan utang pemerintah yang hanya tumbuh 2,2% yoy, melambat dari 6,1% yoy pada kuartal sebelumnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, posisi utang swasta memang relatif lebih volatil. Namun, ia menilai, BI terus memantau dan memastikan posisi utang sektor privat tetap aman.

"BI sudah punya ketentuan yag mandatory untuk sektor privat, perbankan maupun privat nonbank. Misalnya, menjaga dengan hedging, menjaga likuiditas, dan memenuhi rating tertentu," kata Dody, Sabtu (17/11)

"BUMN juga demikian, ada tim PKLN (pinjaman komersial luar negeri) yang menyaring dari sisi kesehatan utang BUMN," tambahnya.

Adapun, Dody menilai laju pertumbuhan ULN swasta yang lebih tinggi sejalan dengan pertimbangan biaya utang yang dipilih oleh masing-masing swasta. "Untuk financing, apakah ke domestik atau ke luar negeri, tentu dengan cost yang lebih baik pilihannya mereka yang tentukan," tukasnya.

Sementara, Kepala Ekonom Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menilai, pilihan swasta berutang ke luar negeri bergantung pada eksposur masing-masing terhadap kondisi kurs. Namun, naiknya ULN swasta juga bisa jadi seiring dengan kebutuhan swasta terhadap likuiditas.

"Kalau ada proyek besar sendiri, swasta akan issue utang ke luar negeri karena biar bagaimanapun likuditasnya lebih besar," ujar Budi, Sabtu (17/11).

Budi pun berpendapat, bukan seberapa besar nominal utang yang menjadi masalah, melainkan produktivitas dan biaya berutang yang ditimbulkannya. "Berapa besar cicilan pokok dan rasio bunga utang terhadap ekspor, juga bagaimana ongkos utangnya? Itu tantangannya," tandas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini