JAKARTA. Bank pelat merah terus berlomba menjaring pendanaan murah agar sanggup memenuhi target kebutuhan penyaluran kredit. Di tengah proyeksi pengetatan likuiditas, bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memburu dana dari lembaga pemerintah, seperti kementerian dan korporasi berstatus BUMN.

Direktur Coorporate Banking PT Bank Mandiri Tbk Royke Tumilaar menyatakan, kredit infrastruktur dan korporasi memiliki tenor panjang dan skala pendanaan yang besar. Dus, butuh pendanaan murah untuk mendukung itu.

Kemarin, Bank Mandiri menggandeng Kementerian Perhubungan. Melalui kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan sistem perbankan cash management untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara elektronik, pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) serta fasilitas kredit untuk PNS di Kemhub.

Sebelumnya, Bank Mandiri sudah bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Agama melalui Bank Syariah Mandiri (BSM).

Rico Usthavia Frans, Direktur Digital Banking and Technology Bank Mandiri mengatakan, pertumbuhan bisnis cash management sebesar 40%. Per akhir November 2016, layanan transaksional Bank Mandiri meraup dana sebesar Rp 1.1 trilliun.

Adapun dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri mencapai sekitar Rp 644,47 triliun atau meningkat 11% secara tahunan. Dari DPK tersebut, dana murah naik 11,36% menjadi Rp 426,75 triliun per November 2016.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga membidik dana murah dari perusahaan BUMN dan Kementerian. Saat ini, BNI membidik kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, serta dengan Kementerian Pertahanan.

"Ada juga rencana dengan Bulog," tutur Harry Sidharta, Direktur Corporate Banking BNI, Senin, (23/1).

Sementara dari sisi kredit, Harry menyebutkan, saat ini BNI telah bekerja sama dengan belasan perusahaan BUMN. Sepanjang tahun 2016 BNI telah menyalurkan kredit korporasi sebesar Rp 189 triliun atau tumbuh 23% ketimbang tahun 2015 atau year on year (yoy).

Dari segi pendanaan, per November 2016, dana pihak ketiga BNI tumbuh sekitar 20,58% menjadi senilai Rp 389,56 triliun. Sementara dana murah (CASA) yang dikantongi BNI tumbuh sebesar 19,06% menjadi Rp 240,08 triliun per November 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie