KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kredit swasta turun, belanja negara melalui kementerian dan lembaga bisa menjadi peluang bagi perbankan di tengah pandemi. Berbagai program pemerintah tersebut mulai dibidik oleh perbankan dalam menyalurkan kredit. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri (
BMRI) Rudi AS Aturridha bilang besarnya anggaran belanja kementerian dan lembaga di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tidak secara otomatis menyebabkan potensi pembiayaannya ikut bertambah besar. Lantaran sebagian besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga tersebut masih diperuntukkan bagi sektor ritel, terutama untuk keperluan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).
Alasan kedua, karena adanya aturan yang mengatur tentang pinjaman oleh kementerian dan lembaga disusun dan dibahas bersama oleh Bappenas, DPR dan Kemenkeu sebagai pemegang kuasa APBN untuk mendapatkan persetujuan.
Baca Juga: Kerek penyaluran kredit, perbankan bidik program kementerian dan lembaga “Namun demikian, Bank Mandiri tetap berupaya mengoptimalkan potensi penyaluran pembiayaan kepada kementerian dan lembaga yang sudah ada. Hingga Juni 2021, kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada kementerian atau lembaga telah mencapai lebih dari Rp 20 triliun dengan fokus ke sektor pertahanan dan keamanan, pengembangan infrastruktur, dan sebagainya,” ujar Rudi kepada Kontan.co.id pada Senin (30/8). Di sisi lain, Bank Mandiri juga terus mengoptimalkan eksekusi dari potensi bisnis turunan dari nasabah kementerian maupun lembaga yang dikelolanya. Rudi menyebut hingga Juni 2021 total kredit ritel dari turunan kementerian dan lembaga yang dikelola oleh Bank Mandiri mencapai sekitar Rp 15 triliun. Sedangkan total akumulasi dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari
payroll ASN mencapai sekitar Rp 22 triliun.
“Selain itu, hingga Juni 2021, Bank Mandiri juga terus mendukung pelaksanaan program pemerintah lainnya antara lain melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 19,6 triliun. Lalu Bansos Sembako sekitar Rp 3,8 triliun ke 3,7 juta serta program Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 2,7 triliun dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2,2 juta orang,” pungkas Rudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari