KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk siap mendukung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 900.000 kepada pekerja.

Bank Mandiri menyiapkan layanan perbankan digital Livin' by Mandiri untuk mendukung kelancaran program bantuan pemerintah tersebut.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, bank mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif, termasuk penyaluran BSU.

Baca Juga: BTN Bidik Nasabah Baru dari Penyaluran BSU Rp 900.000, Ini Persiapannya

Terkait mekanisme dan realisasi penyaluran bantuan, Bank Mandiri masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.

"Dalam mendukung kelancaran program tersebut, Bank Mandiri akan menjalankan proses penyaluran sesuai dengan data penerima dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah, serta memastikan kesiapan layanan perbankan melalui super app Livin' by Mandiri agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal," ujar Adhika kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Selain mendukung penyaluran bantuan, Bank Mandiri juga berharap rekening penerima BSU dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai aktivitas transaksi keuangan.

Adhika menyebut, perusahaan terus mendorong perluasan inklusi keuangan melalui penyediaan produk dan layanan perbankan yang mudah diakses serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kinerja layanan digital Bank Mandiri sendiri terus tumbuh. Hingga September 2026, Livin' by Mandiri telah memiliki 42,6 juta pengguna terdaftar.

Sepanjang Januari-September 2026, Livin' mencatatkan 4,18 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 3.863 triliun. Masing-masing angka tersebut tumbuh 22% dan 20% secara tahunan.

Baca Juga: Pencairan BSU Rp 900.000 Berpotensi Dongkrak Pembukaan Rekening Baru di Bank Himbara

Sebagai informasi, pemerintah kembali menyiapkan BSU sebesar Rp 900.000 bagi pekerja. Bantuan tersebut diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan besaran Rp 300.000 per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa program BSU menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Kebutuhan anggarannya diperkirakan hampir mencapai Rp 12 triliun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, penerima BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan. 

Di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, serta menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.

Selain itu, penerima BSU bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News