JAKARTA. Rencana pemerintahan baru Jokowi-JK yang akan berfokus di pembangunan infrastruktur menjadi perhatian pihak Bank Mandiri. Direktur Utama bank yang berlogo pita emas ini mengungkapkan, pembangunan tersebut juga harus diimbangi dengan dukungan finansial.

Akan tetapi, likuiditas yang ketat di dalam negeri membuat pihak perbankan mesti putar otak. Pasalnya, pertumbuhan dana pihak ketiga tanah air hanya sekitar 10% hingga 11% per tahunnya. "Saat ini sekitar Rp 3.900 triliun. Setahun paling naik 10 sampai 11 persen lebih. Mana cukup (untuk biayai)," jelasnya.

Misalnya, sambung Budi, untuk pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, umumnya akan membutuhkan dana sekitar Rp 150 triliun. "Rata-rata jalan tol 1 km sekitar Rp 150 miliar, kali 1.000, itu Rp 150 triliun lagi," katanya. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur listrik dan pelabuhan yang juga membutuhkan dana ratusan triliun.

Sehingga dengan kondisi demikian, Budi berujar pihak perbankan sedang memikirkan solusi untuk memperoleh dana tersebut. Mulai dari opsi menarik uang masyarakat Indonesia yang berada di Singapura, meminjam dana dari luar negeri, hingga investasi. "Ada mungkin Rp 4.000 triliun uang kita yang di Singapura (bawa balik). Pinjam dari luar gimana caranya biar tidak membebani neraca pembayaran," tuturnya.

Budi menambahkan, idealnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur per tahunnya adalah 5% dari GDP (Gross Domestic Product) Indonesia. "Hal ini yang akan jadi topik untuk 5 tahun mendatang. Kami sebagai bankir Indonesia harus memikirkan (financing)," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie