KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendorong Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) untuk memperluas sumber penghimpunan dana murah atau current account saving account (CASA).

Bank Nagari menilai penguatan dana murah tidak bisa hanya mengandalkan segmen aparatur sipil negara (ASN) dan pemerintah daerah. Perbankan daerah juga perlu memperluas jangkauan ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nasabah non-ASN.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, sumber penghimpunan CASA bank pembangunan daerah (BPD) tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga masyarakat. Karena itu, BPD perlu lebih adaptif dalam menjangkau berbagai segmen nasabah.

“Jadi ini juga momentum bagi BPD untuk semakin lebih lincah, lebih gesit untuk meraih CASA di segmen UMKM, maupun segmen yang non-ASN,” ujar Gusti kepada Kontan di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Stockbit Catat Total Nilai Transaksi Rp 237 Triliun pada Kuartal III

Menurut Gusti, penguatan penghimpunan dana harus tetap diimbangi dengan tata kelola yang baik, kapasitas yang memadai, keandalan operasional, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bank Nagari juga akan mencermati perkembangan wacana penyaluran gaji PNS daerah melalui KDKMP, termasuk ketentuan regulasi yang nantinya diterapkan pemerintah.

“Namun tata kelola, kapasitas, kehandalan, dan juga pelayanan kepada masyarakat adalah nomor satu. Jadi kita yakin bapak ibu kita yang di pusat sudah memikirkannya dengan bijak semua,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Kementerian Koperasi Rull Nurdina Sari mengatakan, penyaluran gaji PNS daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih, selain melalui perbankan.

Baca Juga: Bank Aladin Syariah Optimalkan Layanan Pembayaran Pensiun

"Pak menteri sudah menyatakan akan dijalankan tahun ini. Itu sebenarnya salah satu alternatif. Jadi, PNS daerah bisa memilih," ujar Rull dalam Acara Financial & Regional Economic Forum, Kamis (15/10/2026).

Menurut Rull, keberadaan koperasi di tingkat desa membuka peluang bagi KDKMP untuk melayani PNS yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi alternatif layanan keuangan bagi para anggotanya.

Meski begitu, Rull menegaskan bahwa kesiapan operasional skema penyaluran gaji tersebut masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News