KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) semakin menjadi andalan perbankan dalam mendukung percepatan penyediaan hunian nasional pada 2026. Sejumlah bank, mulai dari bank nasional hingga bank pembangunan daerah mencatatkan realisasi penyaluran KPP yang solid dengan kualitas kredit yang masih terjaga. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tercatat menjadi bank dengan penyaluran KPP terbesar hingga akhir 2025. Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, mengatakan KUR Perumahan menjadi produk unggulan BTN pada 2026 sejalan dengan percepatan program pemerintah, termasuk target 3 juta rumah. Hingga Desember 2025, BTN tercatat sebagai bank dengan booking KPP tertinggi yang mencapai Rp 2,7 triliun, baik dari sisi
demand maupun
supply. “BTN selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk KPP. Dengan ekosistem pembiayaan perumahan yang solid, kami optimistis penyaluran KPP di 2026 dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan kualitas yang tetap terjaga,” ujar Hermita kepada kontan.co.id, Selasa (20/1).
Baca Juga: KUR Perumahan Bank BPD DIY Tumbuh Positif, Tembus Rp 8 Miliar hingga Desember 2025 Sebagai bank yang fokus di sektor perumahan, BTN memiliki keunggulan ekosistem yang mencakup pengembang perumahan, kontraktor, pedagang bahan bangunan hingga UMKM yang membutuhkan pembiayaan hunian. Pemanfaatan ekosistem dan
value chain terus diperkuat untuk mempercepat akuisisi nasabah baru maupun existing. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mencatatkan respons positif terhadap KPP sejak diluncurkan pada akhir 2025. Hingga 17 Januari 2026, total penyaluran KPP BNI telah mencapai Rp 810,31 miliar kepada 818 debitur. Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menjelaskan, penyaluran tersebut terdiri dari dua skema. Dari sis
i demand, realisasi mencapai Rp 241,88 miliar kepada 671 debitur. Sementara dari sisi supply, pembiayaan mencapai Rp 568,43 miliar yang disalurkan kepada 147 debitur. “Capaian ini mencerminkan minat dan kebutuhan pembiayaan perumahan yang cukup baik dari masyarakat, seiring meningkatnya
awareness terhadap skema KPP serta dukungan kebijakan pemerintah di sektor perumahan,” ujar Iqbal. Dari sisi mekanisme penyaluran, BNI aktif melakukan pemasaran dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat untuk memperluas akses pembiayaan KPP. Perseroan juga menawarkan skema KPP secara selektif kepada debitur eksisting yang memiliki kebutuhan pembangunan, renovasi, maupun pembelian rumah, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Sementara dari sisi supply, BNI melakukan pendekatan kepada asosiasi pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, serta pedagang bahan bangunan. Pendekatan juga dilakukan kepada pengembang yang telah bekerja sama dengan BNI untuk memperkuat ekosistem penyaluran KPP. Dari sisi kualitas aset, hingga saat ini portofolio KPP BNI masih mencatatkan kolektibilitas 100% atau belum terdapat kredit bermasalah
(non-performing loan/NPL). Hal ini sejalan dengan usia produk yang relatif baru diluncurkan pada akhir 2025. “Meski demikian, BNI tetap menerapkan asesmen kredit yang prudent serta pemantauan portofolio secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas pembiayaan ke depan,” kata Iqbal. Untuk tahun 2026, BNI menargetkan plafon penyaluran KPP sisi
demand sebesar Rp 1 triliun dan sis
i supply sebesar Rp 500 miliar. Pencapaian target tersebut akan ditopang melalui penguatan sosialisasi produk, optimalisasi basis debitur eksisting, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan. BNI juga melakukan pemetaan wilayah dengan kebutuhan perumahan tinggi, termasuk kawasan penyangga perkotaan, daerah pertumbuhan ekonomi baru, serta wilayah dengan aktivitas UMKM yang berkembang. "Sinergi dengan pengembang skala kecil, koperasi, penyedia bahan bangunan, dan asosiasi UMKM terus diperkuat guna menciptakan pipeline calon debitur KPP yang berkelanjutan," imbuhnya. Di tingkat regional, Bank BPD DIY juga mulai mencatat pertumbuhan penyaluran KPP. Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto, mengatakan bahwa hingga Desember 2025, total penyaluran Kredit Program Perumahan di perseroan mencapai Rp 8 miliar. Permintaan KPP di DIY dinilai cukup kuat, terutama dari nasabah yang membutuhkan tempat usaha yang terintegrasi dengan hunian. “Permintaan relatif kuat, terlihat dari adanya beberapa nasabah yang mengajukan permohonan sosialisasi terkait Kredit Program Perumahan,” ujar Agus. Bank BPD DIY menargetkan penyaluran KPP pada 2026 sebesar Rp 120 miliar, terdiri dari Rp 100 miliar untuk sisi supply dan Rp 20 miliar untuk sisi demand. Penyaluran difokuskan pada sektor perdagangan, akomodasi, pertanian, dan jasa yang dinilai masih memiliki potensi besar di wilayah DIY. Dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah KPP di Bank BPD DIY hingga kini masih 0%. Perseroan menerapkan mitigasi risiko melalui pengetatan analisis kelayakan debitur, penguatan penilaian kemampuan bayar, serta pemantauan kredit secara berkala dengan sistem peringatan dini.
Baca Juga: Strategi Asuransi Asei Dorong Kinerja Laba pada Tahun 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
