KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua bank pelat merah yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menyambut rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal meredefinisikan konglomerasi keuangan sebagai kelompok lembaga jasa keuangan (LJK) dengan minimum modal Rp 100 triliun.

Keduanya mengaku selama ini telah mengimplementasikan ketentuan terkait konglomerasi keuangan. Dari penelusuran KONTAN, sejauh ini memang belum ada definisi konglomerasi keuangan berdasarkan aset. Meskipun, sejatinya sudah ada beberapa Peraturan OJK (POJK) soal manajemen risiko, tata kelola dan permodalan konglomerasi keuangan.

Baca Juga: Laba OCBC NISP tumbuh 11% jadi Rp 2,9 triliun di tahun 2019

Ketiganya adalah POJK 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, POJK 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan POJK 26/POJK/03/2015 tentang Kewajiban Minimum Penyediaan Modal Minimum.

“Mandiri Group telah menerapkan pelaksanaan audit terintegrasi sejak 2015 dengan membuat pedoman tata kelola terintegrasi yang meliputi manajemen risiko, dan satuan kerja audit internal (SKAI). Sejauh ini pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilar kepada Kontan.co.id, Kamis (31/1).

Bank berlogo pita emas ini, tahun lalu tercatat punya aset konsolidasian Rp 1.318,24 triliun. Adapun secara grup, Bank Mandiri punya sepuluh entitas anak: tiga perbankan, dua perusahaan pembiayaan, dua asuransi, serta, perusahaan remitansi, sekuritas, dan modal ventura.

Royke bilang SKAI Mandiri Group juga tak cuma melakukan audit masing-masing entitas, melainkan dilakukan pula audit secara grup dan dihasilkan pula laporan secara terintegrasi.

Baca Juga: OJK siapkan beleid konglomerasi keuangan

“Setiap tiga bulan ada rapat komite tata kelola terintegrasi untuk membahas temuan audit, pelaporan SKAI secara terintegrasi juga dilaporkan per triwulan,” sambung Royke.

Editor: Tendi Mahadi