JAKARTA. Jumlah rumah yang bisa dibangun dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal semakin banyak setelah Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Bukan hanya itu, target FLPP juga diperluas untuk masyarakat non-bankable. Sebanyak 13 bank pembangunan daerah yang akan menyalurkan FLPP antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan-Bangka Belitung, Papua, Jawa Timur, Yogyakarta, Nagari, Kalimantan Timur, Riau Kepri, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Mereka telah menghimpun dana Rp 135 miliar untuk membangun 4.290 unit rumah. "Dana tersebut akan kami salurkan untuk FLPP dengan wilayah penyerapan tertinggi NTT dan Sumatera Selatan-Bangka Belitung," ujar Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono dalam rilis yang diterima KONTAN, Rabu (25/4). Di samping itu, Kemenpera juga akan menyalurkan FLPP untuk masyarakat non-bankable, contohnya tukang batu, tukang kayu, nelayan, petani dan pedagang kaki lima yang tidak punya penghasilan tetap. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (Persero) telah ditunjuk sebagai penjamin kredit. Becermin dari pengalaman menangani kredit usaha rakyat (KUR), Direktur Askrindo Didiet S. Pamungkas mengaku yakin perusahaannya mampu menjamin kepemilikan rumah untuk masyarakat nonbankable. Apalagi pemerintah menanggung beban asuransi 100%. Ada yang pesimis Namun Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo justru pesimistis. "Menurut saya tidak akan jalan," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (26/4). Alasannya, pemerintah mensyaratkan rumah FLPP minimal tipe 36, dengan harga maksimal Rp 70 juta untuk rumah tapak dan Rp 144 juta untuk rumah susun. Padahal, menurut Eddy, saat ini tidak ada rumah yang masuk kriteria tersebut. Dia menyebut rumah tipe 36 di Jakarta harganya sudah Rp 90 juta-Rp 120 juta, sedangkan di daerah Rp 80 juta-Rp 90 juta. Karena alasan yang sama, Apersi mundur dari FLPP sejak bulan Februari lalu dan membangun rumah subsidi sendiri. Sejak Februari sampai sekarang, Apersi sudah membangun 5.000 unit rumah subsidi. Lebih dari separuhnya berada di pulau Jawa. "Tipenya mulai dari tipe 21 sampai 45, dengan harga mulai dari Rp 45 juta," jelas Eddy. Saat ini Apersi sudah menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), dengan bunga 8,15%. Memang, bunga yang diberikan lebih tinggi dari bunga FLPP yaitu 7,25%, namun masih lebih rendah dari rata-rata bunga komersial yaitu 9%. Selain BTN, DPD Apersi di daerah sudah bekerjasama dengan sejumlah bank, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero), Bank Mandiri (Persero), serta bank-bank swasta. "Kami siap digandeng bank lain," tegas Eddy. Sampai akhir tahun, Apersi memasang target membangun 100.000 unit rumah subsidi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bank penyalur FLPP bertambah
JAKARTA. Jumlah rumah yang bisa dibangun dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal semakin banyak setelah Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Bukan hanya itu, target FLPP juga diperluas untuk masyarakat non-bankable. Sebanyak 13 bank pembangunan daerah yang akan menyalurkan FLPP antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan-Bangka Belitung, Papua, Jawa Timur, Yogyakarta, Nagari, Kalimantan Timur, Riau Kepri, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Mereka telah menghimpun dana Rp 135 miliar untuk membangun 4.290 unit rumah. "Dana tersebut akan kami salurkan untuk FLPP dengan wilayah penyerapan tertinggi NTT dan Sumatera Selatan-Bangka Belitung," ujar Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono dalam rilis yang diterima KONTAN, Rabu (25/4). Di samping itu, Kemenpera juga akan menyalurkan FLPP untuk masyarakat non-bankable, contohnya tukang batu, tukang kayu, nelayan, petani dan pedagang kaki lima yang tidak punya penghasilan tetap. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (Persero) telah ditunjuk sebagai penjamin kredit. Becermin dari pengalaman menangani kredit usaha rakyat (KUR), Direktur Askrindo Didiet S. Pamungkas mengaku yakin perusahaannya mampu menjamin kepemilikan rumah untuk masyarakat nonbankable. Apalagi pemerintah menanggung beban asuransi 100%. Ada yang pesimis Namun Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo justru pesimistis. "Menurut saya tidak akan jalan," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (26/4). Alasannya, pemerintah mensyaratkan rumah FLPP minimal tipe 36, dengan harga maksimal Rp 70 juta untuk rumah tapak dan Rp 144 juta untuk rumah susun. Padahal, menurut Eddy, saat ini tidak ada rumah yang masuk kriteria tersebut. Dia menyebut rumah tipe 36 di Jakarta harganya sudah Rp 90 juta-Rp 120 juta, sedangkan di daerah Rp 80 juta-Rp 90 juta. Karena alasan yang sama, Apersi mundur dari FLPP sejak bulan Februari lalu dan membangun rumah subsidi sendiri. Sejak Februari sampai sekarang, Apersi sudah membangun 5.000 unit rumah subsidi. Lebih dari separuhnya berada di pulau Jawa. "Tipenya mulai dari tipe 21 sampai 45, dengan harga mulai dari Rp 45 juta," jelas Eddy. Saat ini Apersi sudah menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), dengan bunga 8,15%. Memang, bunga yang diberikan lebih tinggi dari bunga FLPP yaitu 7,25%, namun masih lebih rendah dari rata-rata bunga komersial yaitu 9%. Selain BTN, DPD Apersi di daerah sudah bekerjasama dengan sejumlah bank, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero), Bank Mandiri (Persero), serta bank-bank swasta. "Kami siap digandeng bank lain," tegas Eddy. Sampai akhir tahun, Apersi memasang target membangun 100.000 unit rumah subsidi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
