JAKARTA. Perbankan menyambut baik rencana pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro. Rencananya, pemerintah akan menaikkan plafon KUR mikro alias KUR tanpa agunan dari maksimal Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta. Perubahan ini otomatis menaikkan plafon KUR ritel dari minimal di atas Rp 5 juta menjadi minimal di atas Rp 20 juta.

Kenaikan plafon KUR mikro ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengerek penyaluran KUR. Maklum, hingga semester I - 2010 penyaluran KUR baru sebesar Rp 5,36 triliun. Padahal, tahun ini pemerintah mematok target penyaluran KUR sebesar Rp 18,5 triliun.

"Dengan perubahan tersebut, target KUR pemerintah tahun ini kemungkinan akan cepat tercapai," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharam, Selasa (24/8).

Saat ini, KUR mikro hanya disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Tetapi, dengan kenaikan plafon KUR mikro tersebut bank-bank lain memiliki kesempatan yang sama untuk menyalurkan KUR mikro. Sekadar informasi, bank-bank penyalur KUR adalah BRI, PT Bank BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, dan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Nazwar Nazir, Direktur Eksekutif Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (Asbanda) bilang, BPD siap mendukung relaksasi ini. Menurutnya, penyaluran KUR mikro ke depan akan difokuskan ke sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kecil. "Ini bagian dari komitmen BPD juga dalam menggerakkan sektor riil," ujarnya.

Sebenarnya, sudah lama BPD tertarik masuk ke dalam pembiayaan KUR mikro ini. Nazwar bilang, mayoritas BPD telah mengajukan menjadi penyalur KUR. Namun, saat ini baru 13 BPD yang diizinkan menyalurkan KUR. "Kami mendukung perubahan KUR mikro ini. Kalau tidak salah sudah dibahas di sidang kabinet. Tinggal penandatangan MoU saja," imbuhnya.

Waspadai NPL

Direktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BRI Djarot Kusumayakti berpendapat, bank bakal lebih leluasa berekspansi menyalurkan KUR mikro dengan relaksasi tersebut. Namun, ia berharap, "Semoga NPL akan bisa ditekan ke angka yang lebih rendah lagi," katanya. Djarot bilang, saat ini NPL KUR di BRI sudah di bawah 4%.

Angka kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) KUR memang terbilang tinggi. Agus mengaku, saat ini NPL KUR masih di atas 5%. Akhir 2009 silam, NPL KUR lebih dari 6%. Pada periode 2008 hingga Juni 2010, outstanding KUR mencapai Rp 22,54 triliun dengan jumlah debitur 2,93 juta debitur.

Menurut pemerhati dan pengamat pembiayaan mikro Agus Rachmadi, penyaluran pembiayaan mikro harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini menyangkut faktor risiko yang bisa muncul di kemudian hari. Misalnya, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.

Ia menyebutkan, saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kinerja tertinggi dalam penyaluran pembiayaan mikro. Rachmadi mengusulkan, selain mematok target penyaluran KUR yang tinggi, pemerintah juga patut melihat sustainability alias keberlanjutan dari kinerja penyaluran KUR mikro.

Jika penyaluran KUR mikro nanti bermasalah, bukan hanya bank saja yang harus menanggung akibatnya, misalnya NPL menanjak. "Citra pemerintah Indonesia juga bisa menurun," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa