KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah yakni Kementerian Keuangan mengungkapkan transaksi belanja barang pemerintah yang selama ini menggunakan uang tunai akan diganti menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank milik negara (BUMN).

Menanggapi hal tersebut, salah satu bank pelat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyambut optimis keinginan Kementerian Keuangan tersebut. Direktur Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto mengatakan program ini sangat positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Terutama akan memudahkan untuk merealisasikan anggaran dan bagi perbankan tentu akan meningkatkan bisnis baru.

Secara terpisah, Kepala Divisi Kartu Kredit BRI Wahyudi Darmawan dengan menggunakan kartu kredit, dalam hal ini berupa corporate card, maka transparansi anggaran akan sangat mudah diimplementasikan dan juga mendukung inisiatif less cash society.

Selain unsur tersebut, dari sisi bank tentunya rencana Pemerintah ini bakal banyak menyumbang pertumbuhan transaksi kartu kredit di BRI.

Pasalnya jumlah satuan kerja (satker) yang rencananya bakal diimplementasikan oleh pemerintah yakni mencapai 26 ribu di seluruh Indonesia terbagi dari banyak Kementerian dan Lembaga negara di dalamnya.

"Hal ini akan membantu mengembangkan konsep less cash society, karena akan mendorong satker dan lembaga negara untuk tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi. Tentunya akan membantu perbankan dalam mengurangi pengelolaan kas juga," ujar Wahyudi kepada Kontan.co.id, Minggu (25/2).

Untuk mendukung inisiatif tersebut, BRI sebagai penyedia kartu kredit pemerintah telah bekerjasama dengan 130 satker selama tahun 2017. BRI juga sudah menerbitkan lebih dari 460 kartu kredit untuk satker kemerntian dan lembaga negara, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara untuk tahun 2018, bank bersandi saham BBRI ini menargetkan sekitar 10.000 corporate card baru terutama untuk satker kementerian dan lembaga.

Sekadar informasi saja, hingga akhir tahun 2017, kinerja kartu kredit BRI mencatatkan kinerja yang positif. Per 31 Desember 2017, total jumlah kartu kredit BRI yang telah diterbitkan meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun 2016.

Sales volume kartu kredit BRI juga meningkat sebesar 35% secara year on year (yoy). Peningkatan sales volume diikuti dengan kenaikan outstanding kartu kredit BRI sebesar 24,57% yoy pada tahun 2017. Kinerja tersebut mampu menyumbangkan fee based income (FBI) sehingga pada tahun 2017 tumbuh sebesar 55,48% yoy.

Tak mau ketinggalan, Pemimpin Divisi Kartu Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Okki Rushartomo mengatakan potensi yang dapat digali dari bisnis baru bagi bank BUMN ini cukup besar.

Meningat jumlah satker pemerintah yang mencapai lebih dari 25.000 seluruh Indonesia. "BNI sebagai salah satu anggota bank milik negara (Himbara) yang bekerjasama untuk menerbitkan kartu kredit pemerintah ini menargetkan transaksi sebesar Rp 1 triliun sepanjang tahun 2018," kata Okki.

Kendati dinilai kue yang dapat dicicipi BNI cukup besar, tantangan dalam implementasi kartu kredit pemerintah ini antara lain untuk mengakuisisi satker yang tersebsar di Indonesia dan memiliki rekening operasional di bank yang berbeda-beda. Sehingga, perseroan turut memerlukan pendekatan yang berbeda ke masing-masing satker.

Sebagai informasi saja, sepanjang tahun ini 2018 ini transaksi kartu kredit BNI dipatok mencapai Rp 40 triliun atau naik sekitar 13% dibanding tahun 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia