JAKARTA. Bankir menilai, uang muka atau down payment (DP) kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 20% seperti selama ini, sudah sesuai dengan risiko debitur. Namun, pelaku industri ini juga siap menaikkan DP menjadi 30% seperti yang diisyaratkan Bank Indonesia (BI), kemarin. (Lihat KONTAN 2/8/2011).

Bank menetapkan uang muka 20% karena meyakini risiko gagal bayarnya rendah. Maklum, kebanyakan nasabah menyicil rumah untuk ditinggali, bukan untuk investasi. Jadi, mereka selalu berupaya memenuhi kewajibannya. Setidaknya, nasabah akan memprioritaskan pengeluaran rutinnya untuk membayar rumah, bukan untuk yang lain.

Beda halnya jika nasabah mencicil rumah untuk investasi. Ketika bunga kredit naik atau ekonomi lagi suram, nasabah jenis ini cenderung gampang menyerah. Mereka memilih menjual rumah atau mengoper kredit ke pihak lain. Ini merepotkan bank dan berpotensi mengerek rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

"Di tempat kami, mayoritas nasabah mengambil KPR untuk tempat tinggal. Rata-rata debitur mencicil rumah Rp 600 juta," kata Direktur Retail PT Bank Permata Tbk Lauren Sulistiawati, Selasa (2/8).

Bank Permata mengaku menerapkan setoran uang muka KPR sebesar 20% dari harga rumah. Selain itu, untuk meminimalkan risiko, manajemen juga sangat hati-hati dalam menyeleksi debitur, seperti mengecek rekam jejaknya, utang ke pihak lain, dan pengeluaran bulanan. Ini untuk memastikan gaji nasabah setelah dikurangi total pengeluaran masih cukup untuk mengangsur rumah.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga siap mematuhi perintah BI. Tapi kenaikan uang muka ini hanya berlaku untuk kredit non-subsidi. Saat ini, BTN menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program bersubsidi, dengan uang muka 10%. "Untuk FLPP DP-nya rendah agar debitur dapat memperoleh rumah," tutur Direktur Konsumer Bank BTN Irman Alfian Zahiruddin. Di luar FLPP, BTN menetapkan DP sebesar 20%.

Direktur Konsumer BRI A. Toni Sutirto menambahkan, besaran uang muka KPR tidak bisa dipukul rata. Banyak faktor mempengaruhi, seperti risiko debitur, lokasi rumah, ada tidaknya kerjasama dengan pihak developer atau pun payment guarantee. "Jadi perlu dilihat secara menyeluruh," tuturnya.

Profil risiko itu mencakup penghasilan, aset atau kekayaan debitur. Misalkan, penghasilannya tinggi atau asetnya melimpah dan tidak pernah mengemplang utang, uang mukanya bisa lebih rendah. Begitu pula lokasi rumah. Semakin strategis atau prospek ke depannya bagus, DP bisa lebih murah. Jadi, ketika gagal bayar, rumah tersebut gampang dijual kembali.

Di BRI, uang muka berkisar antara 10%-30%. Harga rumahnya, antara Rp 200 juta hingga Rp 5 miliar per unit. Sementara, jangka waktu cicilan kredit maksimal 15 tahun.

Menurut Ekonom Tony Prasetiantono, BI perlu menaikkan uang muka jika perbankan tengah menghadapi risiko kredit macet. Jika ada tanda-tanda kenaikan NPL, aturan ini bisa menjadi solusi. "Aturan menaikkan DP itu bagus dalam rangka menyeleksi debitur," tandas Tony.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can