JAKARTA. Rencana dibentuknya bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) syariah oleh pemerintah ternyata sudah memiliki opsi. Nantinya, bank-bank syariah yang merupakan anak usaha bank BUMN bisa dikonsolidasikan.

"Tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan satu Unit Usaha Syariah (US) dimerger menjadi BUS nasional yang sahamnya dimiliki bersama," ungkap Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Negara BUMN, Gatot Trihargo, Rabu, (8/5).

Tiga BUS tersebut yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, dan UUS Bank Tabungan Negara. Kemudian nantinya, untuk memperkuat permodalan, bank-bank tersebut juga akan ditambahkan dengan salah satu asuransi BUMN. Ini merupakan tahap pertama dalam pengembangan bank BUMN syariah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek.

Gatot menilai, alternatif tersebut dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Ini pun dinilainya dapat meningkatkan penetrasi pasar secara signifikan. Ia beranggapan bahwa ini merupakan opsi yang paling mungkin dilakukan.

Terlebih, saat ini belum ada bank syariah yang memasuki kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3. Nantinya, bila merger ini dilakukan, bank syariah bisa langsung mencapai kategori BUKU 3 tersebut karena modal inti yang mencukupi.

Meski begitu, BUMN juga menyiapkan opsi kedua yaitu mengalihkan atau mengonversi salah satu BUMN konvensional menjadi bank syariah sehingga mengambil alih bank syariah nasional. Ini berarti akan ada reform bank BUMN konvensional menjadi 2 bank. Nantinya, itu berfokus sebagai bank korporasi internasional dan infrastruktur, serta bank yang fokus pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perumahan.

Hanya saja, Gatot pun menyadari bahwa opsi ini tidak mudah. Karena, semua bank BUMN sudah merupakan perusahaan terbuka.

Kemudian nantinya, Gatot berharap dalam jangka panjang dapat membuat bank BUMN syariah menjadi perusahaan terbuka. Ini dilakukan dengan penawaran saham terbatas atau Initial Public Offering (IPO). "Guna memperkuat permodalan dan untuk mendukung ekspansi harus dilakukan IPO," ucapnya.

Saat ini, Gatot bilang bahwa pihaknya masih mengkaji pro dan kontra dari tahapan tersebut. Hanya saja, ia mengaku belum berbicara secara formal ke bank-bank yang bersangkutan. Namun Gatot bilang bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) mengenai hal ini. "Supaya tak salah langkah," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: