JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk mendorong pihak swasta baik lokal maupun asing untuk ikut berpartisipasi membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Perbankan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan infrastruktur sepertinya sulit untuk bisa membiayai proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin menuturkan, pembiayaan proyek infrastruktur merupakan pembiayaan dana panjang yang bisa menciptakan mismatch dengan pengelolaan dana di perbankan yang umumnya berjangka pendek. Pembiayaan dana infrastruktur dari pemerintah pun tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan. Karena itulah, peran swasta sangat dibutuhkan. "Kami mendorong partisipasi swasta melalui investasi dalam mendukung program pembangunan nasional. Peningkatan investasi ini dapat mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik," kata Budi dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (27/1). Saat ini, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur sebesar Rp 47,25 triliun dan US$ 40 juta. Anggaran tersebut dialokasikan pada pembangunan pelabuhan laut, bandar udara, pembangkit listrik serta jalan tol. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad menambahkan, potensi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur saat ini jauh lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena perhatian pemerintah untuk meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur dan juga minat investor terhadap proyek infrastruktur tahun ini jauh lebih besar. "Yang penting adalah bagaimana mencari proyek yang bagus, tidak hanya proyek pemerintah tapi juga business to business, sehingga kalangan swasta bisa berperan banyak dalam pembiayaan infrastruktur dengan cara pembiayaan melalui pasar modal," ucap Muliaman. Muliaman menjelaskan, untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, dimungkinkan untuk mencari sumber-sumber proyek yang bagus sehingga bisa menjadi underlying proyek pembangunan infrastruktur listrik, air, jalan tol serta pelabuhan udara. "Mencari proyek infrastruktur yang income streamnya jelas, sehingga sangat mungkin dibuatkan instrumen untuk dijadikan alat investasi yang sejalan dengan target pertumbuhan kredit 16% sepanjang tahun 2015 ini," ungkapnya. Di tempat yang sama, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Abipriyadi Riyanto mengatakan, pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan tidak hanya melalui perbankan tapi juga pasar modal. "Kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa Rp 1.000 triliun per tahun. Sumbangan dari reksadana hanya Rp 200 triliun, dana pensiun Rp 200 triliun, BPJS Rp 150 triliun dan asuransi Rp 150 triliun. Semuanya tidak mungkin investasi pada proyek infrastruktur, sehingga mengajak investor swasta,” ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bankir ajak swasta biayai infrastruktur
JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk mendorong pihak swasta baik lokal maupun asing untuk ikut berpartisipasi membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Perbankan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan infrastruktur sepertinya sulit untuk bisa membiayai proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin menuturkan, pembiayaan proyek infrastruktur merupakan pembiayaan dana panjang yang bisa menciptakan mismatch dengan pengelolaan dana di perbankan yang umumnya berjangka pendek. Pembiayaan dana infrastruktur dari pemerintah pun tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan. Karena itulah, peran swasta sangat dibutuhkan. "Kami mendorong partisipasi swasta melalui investasi dalam mendukung program pembangunan nasional. Peningkatan investasi ini dapat mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik," kata Budi dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (27/1). Saat ini, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur sebesar Rp 47,25 triliun dan US$ 40 juta. Anggaran tersebut dialokasikan pada pembangunan pelabuhan laut, bandar udara, pembangkit listrik serta jalan tol. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad menambahkan, potensi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur saat ini jauh lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena perhatian pemerintah untuk meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur dan juga minat investor terhadap proyek infrastruktur tahun ini jauh lebih besar. "Yang penting adalah bagaimana mencari proyek yang bagus, tidak hanya proyek pemerintah tapi juga business to business, sehingga kalangan swasta bisa berperan banyak dalam pembiayaan infrastruktur dengan cara pembiayaan melalui pasar modal," ucap Muliaman. Muliaman menjelaskan, untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, dimungkinkan untuk mencari sumber-sumber proyek yang bagus sehingga bisa menjadi underlying proyek pembangunan infrastruktur listrik, air, jalan tol serta pelabuhan udara. "Mencari proyek infrastruktur yang income streamnya jelas, sehingga sangat mungkin dibuatkan instrumen untuk dijadikan alat investasi yang sejalan dengan target pertumbuhan kredit 16% sepanjang tahun 2015 ini," ungkapnya. Di tempat yang sama, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Abipriyadi Riyanto mengatakan, pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan tidak hanya melalui perbankan tapi juga pasar modal. "Kebutuhan pembiayaan infrastruktur bisa Rp 1.000 triliun per tahun. Sumbangan dari reksadana hanya Rp 200 triliun, dana pensiun Rp 200 triliun, BPJS Rp 150 triliun dan asuransi Rp 150 triliun. Semuanya tidak mungkin investasi pada proyek infrastruktur, sehingga mengajak investor swasta,” ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
