KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menyebutkan, realisasi banpres produktif usaha mikro (Banpres PUM) kini sudah mencapai 81% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 28,81 triliun.

Minggu ini (29/11), menjadi hari terkahir pendaftaran usulan usaha mikro yang berhak menerima Banpres PUM. Data terakhir ada sekitar 21 juta usulan penerima Banpres PUM yang didaftarkan.

"Di edaran terakhir sudah disampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran usulan, jadi hari ini belum bisa berikan konfirmasi jumlah, karena masih sampai jam 6 sore nanti. Tapi kurang lebih, kemarin sudah 21 juta dari 12 juta kuota yang dianggarkan. Kalau realisasi terakhir sekitar 81% dan tentu diharapkan dua minggu ini bisa 100%," jelas Rully saay dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (29/11).

Rully menyebut, angka usulan yang masuk melebihi kuota yang dianggarkan yaitu 12 juta pelaku usaha mikro. Melihat antusias yang tinggi, Kementerian Koperasi dan UKM ingin melanjutkan program yang memberikan bantuan modal sebesar Rp 2,4 juta untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat.

Baca Juga: Dampak positif program banpres produktif usaha mikro bagi pelaku UMKM

Pihaknya sudah menyampaikan usulan kepada DPR terkait Banpres PUM untuk dilanjutkan di tahun 2021. Selain dilanjutkan, Rully menambahkan, kuota penerima juga akan ditambah menjadi 20 juta penerima.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari DPR sendiri. Kini, Rully menyebut tinggal bagaimana pembicaraan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Rencananya, 20 juta penerima Banpres PUM tahun depan ialah pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan Banpres PUM tersebut ditahun ini. Hal itu melihat dari banyaknya usaha mikro di Indonesia yakni sekitar 60 juta pelaku usaha.

Selain pendaftar penerima Banpres PUM yang membludak, Rully mengungkapkan, terdapat tantangan dari pelaksanaan program tersebut. Data menjadi tantangan pertama yang dihadapi, sebab sifat usaha mikro yang cepat mengalami perubahan.

"Kontinuitas usaha mikro itukan tinggi, apalagi saat covid ini. Yang tadinya buruh pabrik karena PHK jadi pelaku usaha mikro. Jadi data hal yang utama. Kemudian sosialisasi dengan virtual juga terutama bagi kawan usaha mikro kita di Indonesia Timur, tapi bisa kita atasi dengan yang mengusulkan bukan hanya dinas saja tapi bisa koperasi, Kementerian/Lembaga yang bina usaha mikro, perbankan, dan lembaga pembiayaan," jelas Rully.

Selanjutnya: Kemenkop UKM ungkap banpres produktif usaha mikro terserap Rp 23,4 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat