KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, dari pemerintah masih menjadi penyokong penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah tekanan perekonomian global, anggaran perlindungan sosial memastikan geliat konsumsi dan ekonomi domestik tetap terjaga. 

Meski demikian, Ekonom Center of Reform on Economics (Core)  Indonesia Yusuf Rendy  Manilet, pemerintah perlu mengevaluasi penyaluran dana perlindungan sosial untuk mengoptimalkan perannya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Baca Juga: Saham emiten batubara sudah turun banyak, begini rekomendasi analis

Evaluasi terutama terkait dengan akurasi data penerima bantuan yang selama ini dinilai masih banyak melenceng sehingga bantuan sosial tidak tersalur tepat sasaran. 

Kedua, persoalan keadilan pembagian bantuan sosial untuk seluruh daerah Indonesia. “Saat ini anggaran bansos relatif dipukul rata untuk semua daerah di Indonesia, padahal tingkat kemiskinan setiap daerah berbeda-beda sehingga proporsi bantuan juga harusnya menyesuaikan,” ujar Rendy, Selasa (26/11). 

Ketiga, penyaluran bansos saat ini sebenarnya dinilai Rendy sudah mengalami kemajuan dari sisi pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan perbankan untuk ketepatan sasaran dan meminimalisasi penyimpangan penyaluran bansos (moral hazard). 

“Tapi meski begitu infrastruktur perbankan di remote area belum tersedia secara merata sehingga belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat terutama di daerah,” lanjut dia. 

Baca Juga: Indef usulkan adanya APBN-P 2020, ini pemicunya

Adapun, dari sisi peran fiskal secara keseluruhan, Rendy melihat pemerintah masih cenderung melakukan pengetatan anggaran. Hal ini terlihat dari target defisit APBN 2020 yang sebesar 1,76% dari PDB, lebih rendah daripada tahun 2019. Apalagi dengan kondisi defisit anggaran tahun ini sebenarnya sudah diperkirakan melebar hingga 2,2% terhadap PDB. 

Editor: Noverius Laoli