KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan akan menyulut angka kemiskinan. Center of Economic and Law Studies (Celios) bahkan memperkirakan angka kemiskinan akan bertambah hingga 10,5% dari penyesuaian harga BBM.

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan, tambahnya angka kemiskinan karena tambahan bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan pemerintah belum mencakup masyarakat kelas menengah rentan (aspiring middle class) sebanyak 81 juta pekerja informal dan juga 64 juta unit pelaku UMKM.

Padahal, menurutnya kelompok tersebut paling terdampak baik secara langsung dan tidak langsung akibat kenaikan harga BBM ini. Selain itu anggaran tambahan bansos pengalihan subsidi BBM yang sebesar Rp 24,17 triliun pun dinilai terlalu kecil, sehingga bisa menimbulkan risiko penambahan orang miskin baru.

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Naik Bisa Sumbang Inflasi 1,9% Tahun Ini

“Penambahan bansos BBM yang saat ini terlalu kecil, sehingga risiko penambahan orang miskin baru akan sangat besar. Orang miskin baru bisa bertambah 1 juta sampai 1,3 juta orang,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (5/9).

Ia mencontohkan, kelompok menengah rentan, sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga Rp 7.650 per liter. Saat ini harga Pertalite mencapai Rp 10.000 per liter, maka kelompok menengah rentan tersebut terancam turun ke kelompok masyarakat miskin.

Selain itu, ia juga menilai, data orang rentan miskin tersebut kemungkinan tidak tercatat dalam data program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, karena adanya penambahan orang miskin pasca kebijakan harga BBM subsidi naik.

Sehingga, menurutnya untuk mencegah naiknya angka kemiskinan, setidaknya dibutuhkan anggaran tambahan bansos sebesar Rp 200 triliun. Selain itu, pemerintah juga dihimbau untuk mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat.

Baca Juga: Kuota BBM Subsidi Berpotensi Jebol, Pengamat: Kenaikan Harga Tak Bisa Tekan Konsumsi

“Alih-alih melakukan pembatasan dengan menyasar pengguna solar misalnya yang selama ini dinikmati industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar tapi cara pemerintah justru mengambil langkah naikkan harga BBM subsidi. Kenaikan harga merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya tujuan utama untuk membatasi konsumsi Pertalite subsidi juga tidak akan tercapai, ketika di saat bersamaan harga Pertamax ikut naik menjadi Rp 14.500 per liter. Akibatnya pengguna Pertamax akan tetap bergeser ke Pertalite.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi