KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perum Bulog mulai menyalurkan beras bansos tahap pertama pada pada 31 Maret 2023 lalu. 

Merespons hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kepada pemerintah terkait kesiapan anggarannya. Ia berharap program ini tidak menambah hutang pemerintah khususnya Bulog. 

"Jangan sampai nanti Bulog utang lagi. Planing pemerintah sangat bagus sekali untuk masyarakat kurang mampu. Tapi apakah keuangannya sudah siap?," tanya Sudin dalam Rapat Kerja bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, Senin (3/4). 

Baca Juga: Harga Sejumlah Komoditas Ini Perlu Diwaspadai Menjelang Lebaran

Menurut Sudin pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran sebelum melangsungkan program. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah kerap berhutang pada PT Pupuk Indonesia yang mencapai Rp 16 triliun untuk menyediakan pupuk subsidi. Namun, besaran utang tersebut tidak langsung dibayarkan. 

"Jadi nanti tolong rapat dengan presiden kalau ada Menkeu uangnya dipastikan sudah siap belum. Jangan sampai nanti Bulog suruh nombokin dulu dengan uang pinjaman," ungkap Sudin. 

Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan terkait anggaran ini sudah dirapatkan bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Keuangan untuk menjamin terkait kesiapanya. 

Baca Juga: Bank Mandiri Proyeksi Inflasi Maret 2023 Capai 0,29%

Selain itu, untuk kesiapan berasnya juga akan disiapkan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan serapan dari panen raya nanti. Jika dari serapan masih kurang optimal, Bulog juga akan mempercepat realisasi impor yang diwacanakan. 

"Sekarang stok CBP 200.000 ton, kekurangannya nanti akan dicukupi dari panen raya, kalau tidak ada salah satu dukunganya ya impor," kata Arief. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli