KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target pemerintah mendongkrak daya beli dan ekonomi sejak awal tahun nampaknya susah terealisasi. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, dan terhambatnya penyaluran dana desa, pemerintah juga gagal mempercepat penyaluran bantuan sosial alias bansos. Bansos seperti beras sejahtera tak bisa 100% bisa tersalurkan. Bansos beras sejahtera yang harusnya menggelotor saban bulan sebesar 130.000 ton-150.000 ton hingga kini juga belum tersebar. Itulah sebabnya, pekan lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sosial Idrus Marham ke Istana. Presiden minta mereka minta bansos beras segera dibagikan.
Targetnya: pada bulan Maret ini, sebanyak 400.000 ton beras bisa diguyurkan kepada 1,2 juta masyarakat miskin. Harapan Presiden, guyuran beras tersebut bisa meredam harga beras yang masih sulit dijinakkan. Tak menampik informasi itu, Andi ZA Dulung, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mengatakan, penyaluran beras sejahtera selama dua bulan pertama tahun 2018 memang belum maksimal. Alhasil, di lapangan, banyak keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan bantuan. "Ini karena pemerintah daerah minta agar penyaluran bansos beras dilakukan tiga bulan sekali saja," ujar Andi beralasan. Selain itu, ada juga Pemda yang meminta panyaluran beras ditunda dengan berbagai alasan. "Ada yang minta ditunda karena tim koordinasi kabupaten maupun kecamatan belum terbentuk, ada juga karena tidak ada dana operasional lantaran APBD belum cair," katanya kepada KONTAN, Minggu (4/3). Sayang, Andi tidak membeberkan daerah yang minta penundaab bansos beras itu. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, efel dari penyaluran beras sejahtera Januari-Februari yang belum disalurkan plus jatah bansos Maret 2018, saat ini, Bulog masih menyimpan beras sejahtera sebanyak 250.000 ton. Berbeda dengan bansos beras, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengklaim, distribusi program keluarga harapan atau PKH tahap I ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah 100%. "Per 2 Marer, pencairan KPM 79%," ujar Harry kepada KONTAN. Pencairan dana bansos itu tergantung kebutuhan PKM. Sisa dana masih mengendap di bank.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira berharap pemerintah segera mengatasi eterlambatan penyaluran Rastra. Jika penyaluran terlambat akan menimbulkan efek ganda yang besar terutama pada kemampuan daya beli masyarakat. "Ini bahkan sudah tercermin dari inflasi inti yang turun menjadi 0,26% pada Februari 2018," ujarnya. Dibanding bulan yang sama, inflasi inti pada Februari tahun 2018 ini terendah sejak Februari 2010. Keterlambatan penyaluran bantuan sosial juga membuat upaya pemerintah menekan angka kemiskinan akan semakin berat. Apalagi, menurut catatan Bappenas, kenaikkan harga beras 10% bisa menaikkan angka kemiskinan sebanyak 300.000 orang. "Pengalaman tahun 2017, ketika bantuan sosial terlambat disalurkan, angka kemiskinan Maret 2017 naik 690.000 dibanding September 2016," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Sofyan Hidayat
