KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah isu soal rencana pemerintahan Prabowo yang akan menaikkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga menjadi 50%.

"Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono dalam konferensi pers terkait kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6).

Thomas menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah dan DPR.

"Kami juga ingin menekankan bahwa Presiden terpilih commit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR," ucapnya.

Baca Juga: Kemenkeu Bantah Isu Indonesia Akan Bangkrut Karena Utang

Thomas juga bilang, pihaknya akan terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang tengah bergulir antara pemerintah saat ini dengan DPR, termasuk rancangan alokasi anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 71 triliun.

"Kami di sini sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang, dengan angka Rp 71 triliun tersebut, artinya defisit itu, range terjamin," ujarnya.

Selain itu, Thomas juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi perhitungan yang ada. 

"Nanti, silakan saja dihitung. Intinya, kami komitmen terhadap target yang sudah direncanakan kini dan telah disepakati dengan DPR," ucap dia.

Sebagai tambahan informasi, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati untuk menurunkan target batas bawah defisit RAPBN 2025 dari 2,45% Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,29% PDB, pada Kamis (20/6).

Dengan begitu, target defisit RAPBN 2025 disepakati berada pada kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB. Angka ini akan menjadi panduan dalam penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2025 yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat