KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo membantah jika Indonesia saat ini sudah masuk kategori gawat korupsi. Hal itu terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini terus meningkat.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 1998 peringkat IPK Indonesia terus naik secara signifikan. "Dari yang terjelek se-Asean sekarang IPK naik menjadi ke angka 37 ini patut disyukuri," jelas Presiden saat acara peringatan hari anti korupsi sedunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12)

"Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium IV, tidak ada. Kenaikannya Seperti itu patut kita syukuri bagus sekali saya kira," tambah Jokowi.

Ia mengakui, memang Indonesia masih perlu memberbaiki diri dan berbenah. Tapi fakta-fakta yang seperti itu tidak boleh dikesampingkan. Menurutnya, keberhasilan bangsa yang anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap, tapi dengan ketiadaan orang yang melakukan korupsi. 

"Kondisi ideal sebuah bangsa ketika disaring hukum seketat apapun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor, kondisi idealnya seperti itu," jelas Jokowi.

Ia yakin suatu saat Indonesia akan akan membangun bangsa yang bebas korupsi.

Presiden mengatakan, untuk memerangi korupsi perlu dibangun suatu sistem yang mencegah tindakan korupsi itu sendiri. Hal yang patut diubah adalah memperbaiki pelayanan publik dan menyederhanakan peraturan.

Keduanya, kata Presiden harus sederhana, cepat dan transparan. "Kalau yang meyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet bertele-tele lama tidak transparan," katanya.

Karena sejatinya, para pengusaha ingin proses cepat. Tak hanya itu, sistem pengalokasian anggaran yang transparan partisipasi dan parameter yang jelas juga memiliki relevansi.

"Ini yang harus kita benahi sistem pelayanan yang cepat dan transparan demikian juga proses kebijakan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi