JAKARTA. Pemerintah Provinsi Banten menawarkan lima proyek prioritas kepada investor. Meski sudah ditawarkan, proyek tersebut masih terkendala pembebasan lahan dan polemik kebijakan di pemerintah pusat.

Rudy Radjab, Presiden Direktur PT Banten Global Development menyebutkan, salam satu proyek yang akan ditawarkan adalah proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).Banten Global Development sendiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Banten.

Dalam proyek Jembatan Selat Sunda ini, Banten Global bersama PT Lampung Jasa Utama (BUMD Provinsi Lampung), serta anak usaha Artha Graha, PT Bangungraha Sejahtera Mulia, sudah membuat perusahaan bernama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (PT GBLS).

Nah, GBLS merupakan konsorsium megaproyek Jembatan Selat Sunda. "Kami sudah masuk sebagai inisiator bersama Arta Graha Network. Tapi, kami masih membuka kesempatan untuk bermitra, baik dari dalam negeri maupun mitra luar negeri," jelas Rudy, akhir pekan lalu.

Proyek kedua yang ditawarkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Dalam proyek ini, Pemprov Banten bekerjasama dengan PT Jababeka Tbk. Ketiga, proyek Bandara Panimbang di Pandeglang.

Bandara baru tersebut akan memiliki kapasitas dua juta penumpang per tahun. Nantinya, Bandara Panimbang bisa mendukung KEK Tanjung Lesung. Jadi, pelayanan terhadap wisatawan luar yang masuk ke Indonesia tidak harus melalui Bandara Soekarno Hatta.

Proyek keempat yang akan mereka tawarkan adalah proyek jalan tol yang menghubungkan Panimbang dengan Serang sepanjang 83 kilometer. Kelima, proyek mass rapid transit (MRT) dari Serpong sampai Bandara Soekarno Hatta.

Proyek ini bekerjasama dengan PT Angkasa Pura II. Saat ini, studi kelayakan MRT sudah rampung.Kelima proyek ini sudah masuk ke dalam tahap inisiatif. "Kami juga sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari gubernur sebagai inisiator," kata Rudy.

Rudi mengakui, kelima proyek tersebut belum menunjukkan kemajuan signifikan. Misalnya, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), masih berkutat pada pra studi kelayakan, karena di internal pemerintah belum satu suara terkait pembiayaannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan