JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menelusuri kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Audit ketahanan pangan yang akan dilakukan BPKP untuk mencari kelemahan struktur pangan yang selama ini membuat ketahanan pangan di dalam negeri terganggu, sehingga harus mengandalkan impor. 

Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, audit akan melihat beberapa proses, antara lain penyediaan dan produksi pangan. "Kita akan lihat dari kesediaan lahan, pupuk, benihnya seperti apa," katanya, Rabu (17/9).

Selain itu BPKP juga akan melihat semua proses distribusi produk pangan hingga sampai ke masyarakat. "Kami akan mapping semua untuk mengetahui titik rawan, supaya kalau impor terjadi, terbatas dan sesuai kebutuhan," katanya.

Mardiasmo berharap, audit ketahanan pangan ini bisa selesai tahun ini. Sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintahan baru nanti untuk menyusun strategi dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di dalam negeri.

Seperti diketahui, salah satu program pokok yang akan dilakukan presiden terpilih Joko Widodo adalah soal kedaulatan pangan. Bahkan ditargetkan dalam waktu tiga tahun swasembada pangan bisa kembali tercapai. Salah satu yang akan dilakukan adalah pencetakan sawah baru, rencana membuat kementerian pangan dan program bibit unggul. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa